Aopok – #657.000 Serangan Siber di Indonesia, #Keuangan dan #Pemerintahan Jadi Target – Aktivitas #serangan siber di Indonesia kembali menjadi perhatian setelah sekitar 657.000 upaya serangan terdeteksi dan berhasil diblokir dalam #kurun waktu 24 jam. Berdasarkan hasil pemantauan, sektor keuangan dan pemerintahan menjadi dua bidang yang paling banyak menjadi sasaran.
Data dari Live Threat Map FortiGuard Labs pada Minggu, 8 November 2026 pukul 13.37 WIB menunjukkan bahwa ratusan ribu aktivitas ancaman digital terjadi dalam satu hari. Jumlah tersebut setara dengan rata-rata sekitar delapan aktivitas serangan setiap detiknya.
Baca Juga: Hasil Valencia vs Real Madrid 8 November 2026: Los Blancos Menang Telak 3-0 di Mestalla
Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi mencatat jumlah ancaman tertinggi, yakni sekitar 262.000 aktivitas. Sementara itu, sektor pemerintahan berada di posisi kedua dengan sekitar 102.000 aktivitas, disusul industri manufaktur sebanyak 81.000 aktivitas.
Ancaman juga terdeteksi pada sejumlah sektor lainnya. Bidang teknologi mencatat sekitar 47.000 aktivitas, pendidikan sebanyak 23.000 aktivitas, konstruksi dan transportasi masing-masing sekitar 12.000 aktivitas, pertanian sebanyak 10.000 aktivitas, serta kesehatan dengan sekitar 8.500 aktivitas.
Tingginya angka tersebut memperlihatkan bahwa ancaman keamanan digital telah menyentuh berbagai sektor penting yang memiliki peran besar dalam aktivitas masyarakat dan perekonomian nasional.
Indonesia Masuk dalam Daftar Negara dengan Ancaman Siber Tinggi
Tingginya aktivitas serangan siber di Indonesia juga terlihat dari pemantauan sejumlah perusahaan keamanan digital. Berdasarkan data Live Threat Map Kaspersky, Indonesia tercatat berada di peringkat ke-21 sebagai negara dengan aktivitas serangan siber terbanyak.
Pemantauan keamanan tersebut mencakup berbagai aktivitas mencurigakan, mulai dari pemindaian celah keamanan, percobaan eksploitasi sistem, hingga komunikasi dengan infrastruktur digital yang terindikasi berbahaya.
FortiGuard Labs juga mencatat sejumlah kerentanan sistem yang menjadi sasaran eksploitasi. Salah satunya adalah Apache Log4j Error Log Remote Code Execution dengan sekitar 379.000 kasus. Selanjutnya, terdapat kerentanan React Server Components yang mencatat sekitar 110.000 kasus.
Selain itu, GeoServer OGC tercatat sekitar 26.000 kasus dan SolarWinds SUNBURST Backdoor mencapai sekitar 25.000 kasus. Beberapa kerentanan lain juga ditemukan pada layanan SLP Register Service, perangkat Hikvision, Apache HTTP Server, dan Atlassian Server.
Berbagai celah keamanan tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk memperoleh akses tidak sah apabila sistem yang digunakan tidak mendapatkan pembaruan dan perlindungan secara memadai.
Pakar Ingatkan Angka Serangan Tidak Sama dengan Jumlah Peretasan
Menanggapi tingginya aktivitas ancaman digital tersebut, Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha, mengingatkan bahwa angka pada dashboard pemantauan keamanan siber perlu dipahami secara tepat.
Menurutnya, jumlah serangan yang tercatat tidak secara otomatis menunjukkan banyaknya sistem yang berhasil diretas. Data tersebut dapat mencakup berbagai aktivitas, seperti pemindaian kerentanan, percobaan eksploitasi, serangan brute force, aktivitas botnet, hingga komunikasi dengan alamat jaringan yang mencurigakan.
Dengan demikian, angka 657.000 lebih tepat dipahami sebagai gambaran intensitas ancaman yang terdeteksi dan diblokir oleh sistem keamanan, bukan jumlah korban yang berhasil ditembus oleh peretas.
Pratama juga menjelaskan bahwa data dari platform pemantauan perlu dilihat berdasarkan metode pengumpulan dan cakupan sensor yang digunakan. Tanpa akses terhadap seluruh data internal penyedia layanan, angka tersebut tidak dapat dijadikan ukuran mutlak keberhasilan serangan siber.
Sebagai gambaran mengenai besarnya ancaman digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebelumnya mencatat sekitar 5,5 miliar anomali trafik internet sepanjang 2025.
Menurut Pratama, hal yang lebih penting untuk diperhatikan bukan hanya jumlah aktivitas serangan, tetapi juga kemampuan pelaku dalam menembus sistem pertahanan serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban.
Sektor Keuangan dan Pemerintahan Menjadi Target Strategis
Sektor perbankan dan keuangan merupakan salah satu target utama pelaku kejahatan siber karena berkaitan langsung dengan transaksi, identitas nasabah, serta aset bernilai ekonomi tinggi.
Serangan terhadap sektor ini dapat menimbulkan berbagai risiko, mulai dari pencurian data, penyalahgunaan akun, penipuan transaksi, hingga gangguan terhadap layanan keuangan.
Sementara itu, instansi pemerintahan menyimpan berbagai informasi penting, seperti data kependudukan, perpajakan, kesehatan, dan dokumen administrasi negara. Informasi tersebut memiliki nilai strategis sehingga berpotensi menjadi sasaran pencurian maupun penyalahgunaan.
Gangguan terhadap sistem digital pemerintah juga dapat berdampak langsung pada pelayanan publik. Apabila infrastruktur teknologi mengalami gangguan, masyarakat berpotensi kesulitan mengakses berbagai layanan yang telah terintegrasi secara digital.
Risiko tersebut semakin besar apabila instansi masih menggunakan sistem lama, memiliki keterbatasan tenaga ahli keamanan siber, atau belum menerapkan pengelolaan akses dan perlindungan jaringan secara optimal.
Baca Juga: Pendaftaran CPNS 2026 Direncanakan Dibuka November, Pemerintah Siapkan Rekrutmen ASN
Penguatan Keamanan Siber Perlu Menjadi Prioritas
Menghadapi meningkatnya ancaman digital, pemerintah dan sektor swasta perlu memperkuat sistem keamanan siber secara berkelanjutan. Salah satu langkah yang diperlukan adalah meningkatkan pemantauan ancaman melalui koordinasi antara BSSN, Security Operations Center (SOC), serta Computer Security Incident Response Team (CSIRT).
Selain itu, audit keamanan secara berkala, pembaruan perangkat lunak, penerapan autentikasi multifaktor, pemisahan jaringan, dan pencadangan data secara terisolasi perlu diterapkan untuk mengurangi risiko serangan.
Sektor perbankan juga perlu meningkatkan perlindungan terhadap layanan mobile banking, API, komputasi awan, serta rantai pasok teknologi yang digunakan dalam operasional perusahaan. Penggunaan sistem pendeteksi transaksi mencurigakan secara real time juga dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan layanan keuangan.
Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna layanan digital perlu meningkatkan kesadaran terhadap keamanan informasi pribadi. Ancaman seperti phishing, aplikasi palsu, pencurian kode OTP, dan rekayasa sosial masih menjadi metode yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk memperoleh informasi sensitif.
Penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi multifaktor, serta kebiasaan tidak membagikan informasi rahasia kepada pihak lain menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk melindungi akun digital.
Tingginya aktivitas serangan siber tersebut menjadi pengingat bahwa keamanan digital merupakan tanggung jawab bersama. Penguatan sistem perlindungan, peningkatan kemampuan deteksi, dan kesadaran masyarakat diperlukan untuk menjaga keamanan data serta keberlangsungan layanan digital di Indonesia.
