Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terpilih menjadi model pengembangan ekosistem rantai nilai halal pada sektor Pariwisata Ramah Muslim (PRM), karena memenuhi syarat pemilihan lokasi.
Kabar menggembirakan itu terungkap dalam acara International Muslim-Friendly Tourism Conference yang berlangsung di ballroom Hotel Fairmont Jakarta, Jumat (7/10/2022).
Lalu timbul pertanyaan syarat atau kriteria apa saja yang dipenuhi Sumbar sehingga terpilih sebagai model? Pertanyaan itu bukan cuma datang dari TravelPlus Indonesia yang hadir meliput konferensi bertaraf internasional ini, pun terlontar dari beberapa peserta konferensi.
“Karena ambience-nya, environment-nya Insya Allah Sumbar memenuhi syarat kalau dikembangkan sebagai model,” ungkap Ketua Tim Peneliti dari Enhaii Halal Tourism Center (EHTC) Politeknik NHI Bandung, Anang Sutono menjawab pertanyaan di atas.
Lebih lanjut Anang menjelaskan ada lima syarat atau kriteria pemilihan lokasi sebagai model PRM.
Kriteria pertama, merupakan destinasi pariwisata halal unggulan Indonesia dengan karakteristik yang relatif sama dengan destinasi pariwisata halal lainnya.
Kedua, memiliki situasi yang kondusif dan tidak ada perdebatan atau kontra terkait penerapan PRM.
Berikutnya kriteria ketiga, stakeholders kunci dan berpengaruh di destinasi sudah memiliki pemahaman yang baik akan PRM dan sudah melakukan upaya-upaya dalam mengembangkan PRM.
Keempat, memiliki beberapa desa wisata dengan kategori berkembang/maju/mandiri atau masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 pada suatu kawasan/klaster, yang dapat dihubungkan menjadi satu pola perjalanan wisata.
Terakhir atau kriteria kelima, rantai nilai halal (RNH) telah berjalan secara kondusif.
“Kalau Sumbar sebagai pilot project ini berhasil, kita bisa replikasi ke tempat lain” terang Anang yang hadir sebagai salah satu pembicara dalam konferensi yang digelar masih dalam rangkaian “Indonesia Sharia Economic Festival” (ISEF) 2022.
Sumaryadi, dosen sekaligus anggota Tim Peneliti dari EHTC Politeknik NHI Bandung menambahkan ada 2 desa di Sumbar yang menjadi pilot project model pengembangan PRM yaitu Desa Wisata Sungai Batang dan Desa Wisata Nagari Sumpu.
Desa Wisata Sungai Batang merupakan sebuah nagari yang terletak di tepian Danau Maninjau, tepatnya di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.
“Desa wisata yang kaya akan potensi wisata budaya, sejarah, dan tradisi adat istiadat ini merupakan tanah kelahiran tokoh pahlawan nasional Buya Hamka,” jelasnya.
Lain lagi dengan Desa Wisata Nagari Sumpu yang terletak di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar.
“Desa yang berada dekat dengan Danau Singkarak dan dialiri aliran Batang (Sungai) Sumpu ini bagus di industri kreatif antara lain kuliner tradisional sumpu seperti , singgang sumpu, pangek sumpu, rendang sumpu, dan rebon serta keseniannya,” ungkapnya.
Sumaryadi berharap kedua desa wisata tersebut bisa berkolaborasi dan berintegrasi dengan UMKM desa-desa wisata di sekitarnya supaya kekuatannya bertambah.
“Bila itu berjalan, pada akhirnya yang di-akselerasi tidak hanya dua desa wisata tersebut, karena melibatkan desa-desa disekitarnya,” terangnya.
Kekuatan & Komitmen
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharulliah saat tampil sebagai pembicara kehormatan (honorary speaker) dalam konferensi yang digelar secara hybrid (offline & online) ini menjelaskan ada 2 faktor lagi yang menjadi kekuatan pariwisata halal Sumbar selain jumlah masyarakatnya yang mendominasi beragama Islam.
Pertama, wisata halal Sumbar mengakomodir nilai-nilai lokal dalam filosofi “adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah” yang dideskripsikan bahwa adat Minangkabau harus “bersendikan” kepada syariat Islam, yang pada gilirannya didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah.
“Jadi halal tourism ini sangat sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau di Sumbar,” terangnya.
Faktor kedua, Sumbar pernah mendapatkan penghargaan halal terbaik dunia untuk kategori destinasi pariwisata, destinasi kuliner, dan tour operator dalam forum World Halal Tourism Summit 2016 di Abu Dhabi, Dubai.
Ditambah lagi, Pemprov Sumbar berupaya dan berkomitmen untuk membangun pariwisata halal yang ramah muslim dengan memperkuat regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal dan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.
“Kedua regulasi ini lebih banyak mengatur ke arah destinasi yang bersih dan atraksi yang no pornoaksi dan no pornografi, usaha pariwisata sertifikasi halal, pembinaan dan pengawasan yang melibatkan instansi/masyarakat lainnya,” bebernya.
Untuk memperkuat kuliner di destinasi yang higenis, sehat, dan ramah muslim, Pemprov Sumbar juga memfasilitasi usaha kecil menengah (UKM) dengan pemberian sertifikasi halal gratis untuk 15 rumah makan/restoran di kabupaten/kota dengan pendampingan kepada pengusaha rumah makan tersebut sampai terbitnya sertifikasi halal yang berlaku lebih kurang 4 tahun sesuai dengan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
Tidak berhenti sampai di sana, sambung Mahyeldi Ansharulliah, Pemprov Sumbar juga berinovasi membuat pilot project untuk destinasi yang menjadi daya tarik wisata halal Sumbar dengan kriteria dan indikator terukur yaitu menetapkan dengan surat keputusan gubernur: pertama, kawasan Masjid Raya Sumatera Barat sebagai kawasan pusat “adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah” dan pusat wisata religi Sumbar.
Kedua, menetapkan 6 kawasan daya tarik wisata halal dan ramah muslim Sumbar di kabupaten/kota yakni kawasan Istano Basa Pagaruyung di Kabupaten Tanah Datar, kawasan wisata Danau Kembar di Kabupaten Solok, dan kawasan Islamic Center di Kota Padang Panjang.
“Selain itu kawasan wisata kuliner dan Ngarai Sihanok di Kota Bukittinggi, kawasan Pantai Carocok di Kabupaten Pesisir Selatan, dan kawasan Pantai Padang di Kota Padang,” pungkasnya.
Naskah & foto: Adji TravelPlus @adjitropis & @travelplusindonesia
