Peran Asosiasi Pengusaha konstruksi di Banten belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih rendahnya kualitas jasa konstruksi serta belum mampunya para pengusaha jasa konstruksi untuk bersaing di tingkat nasional.
“Selama ini yang diandalkan hanya dana APBD saja, padahal banyak pembangunan di bidang konstruksi di Banten, terutama di sektor swasta seperti pabrik-pabrik. Apalagi investasi Banten terus melonjak,” kata Kepala Seksi Usaha Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DMBTR) Provinsi Banten Nuryanto.
Ketidakefektifan asosiasi pengusaha juga menurut Nuryanto terlihat dari adanya pengkotak-kotakan kelompok di tubuh asosiasi pengusaha jasa konstruksi. “Seharusnya, sebagaimana peran asosiasi jasa konstruksi, ada pembinaan intensif yang bisa meningkatkan kualitas pengusaha jasa konstruksi,” kata Nuryanto.
Ia juga mengungkapkan terkait ditemukannya perusahaan jasa konstruksi fiktif di Banten. “Hal itu bisa dilihat secara online. Masukkan saja nama perusahaannya. Dan akan terlihat apakah terdaftar atau tidak di pusat. Dulu pernah ada pengecekan dan ada yang bodong, tidak ada izin usaha jasa konstruksi (IUJK)-nya,” tutur Nuryanto.
Ke depan, sesuai dengan rancangan revisi UU Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, akan ada penertiban asosiasi pengusaha jasa konstruksi dan perusahaan-perusahaan konstruksi. “Nanti akan dilihat bagaimana keefektifan asosiasi tersebut,” katanya.
Di Banten sendiri menurut Nuryanto saat ini ada sekitar 2.000 perusahaan jasa konstruksi mulai dari yang level kecil hingga besar. Akan tetapi, dari jumlah itu, yang memiliki kualitas baik hanya 20 persen dari Asosiasi Pengusaha yang ada.
“Kami pun dalam waktu dekat ini akan segera melakukan pelatihan. Akan tetapi terbatas hanya untuk 2 kelas saja. Kami harapkan asosiasi bisa lebih banyak berperan,” katanya
e-banten.com
