*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini
Kemerdekaan Indonesia tidaklah datang
tiba-tiba. Prosesnya cukup lama dan berlangsung tahap demi tahap. Dalam masa
proses itu terjadi dialektika, tidak hanya antara pemimpin revolusioner
Indonesia dengan Pemerintah (Hindia) Belanda, tetapi juga faksi-faksi yang
berbeda diantara penduduk Indonesia. PPPKI dan MRI adalah puncak-puncak
persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dalam menuju Indonesia merdeka yang
demokratis.
Ada
satu hal yang besar terjadi di Jogjakarta, tidak hanya Boedi Oetomo melebur
(merger) dengan Partai Bangsa Indonesia (PBI) yang kemudian menjadi Partai
Indonesia Raja (Parindra) pada tahun 1935, tetapi adalah dibentuknya Madjelis
Rakjat Indonesia tahun 1941. Kepemimpinan Madjelis Rakjat Indonesia yang
disingkat MRI ini disebut Dewan Pimpinan yang didirikan pada tanggal 13
September 1941 di Jogjakarta. Madjelis Rakjat Indonesia, dasarnya demokratis,
saat itu dianggap sebagai Badan Perwakilan Rakyat Indonesia. Madjelis Rakjat
Indonesia adalah ujung perjalanan dari proses persatuan dan kesatuan bangsa
dalam menghadapi penjajah Belanda. Hanya dengan persatuan dan kesatuan energi
besar penduduk Indonesia dapat digabung untuk melawan kekuatan Belanda.
Persatuan dan kesatuan yang berakhir pada Madjelis Rakjat Indonesia ini bermula
pada saat pembentukan Permoefakatan Perhimpoenan-Perhimpoenan Kebangsaan
Indonesia (PPPKI) pada tahun 1927 di Batavia. Bagaimana kronologisnya hingga
terbentuk Madjelis Rakjat Indonesia?
Lantas bagaimana sejarah Majelis Rakyat
Indonesia (MRI) dan partai Indonesia? Seperti disebut di atas, untuk mencapai
kemerdekaan Indonesia melalui proses yang panjang dan bertahap. Salah satu
tahapan itu adalah masa MRI sebagai dewan permusyawaratan seluruh bangsa
Indonesia. Lalu bagaimana sejarah Majelis Rakyat Indonesia (MRI) dan partai
Indonesia? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan.
Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita
telusuri sumber-sumber tempo doeloe.
Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan
bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan
menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama
yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan
majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai
pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi
(analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua
sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya
sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di
artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan
saja*.
Majelis Rakyat Indonesia dan Partai Indonesia; Dewan
Permusyawaratan Seluruh Bangsa Indonesia
Situasi dan kondisi politik internasional yang
semakin meningkat eskalasinya, di dalam negeri (Hindia Belanda), pemilihan
anggota dewan Volksraad periode 1939-1943 sangat ketat. Untuk jatah kursi bagi
pribumi melalui pemilihan sebanyak 25 belum final dengan kekecualiaan di Sulawesi
yang tidak dapat memenuhi prosedur sehingga harus ditunjuk (lihat De locomotief,
05-01-1939).
Berdasarkan klasifikasi menurut partai-partai, hasil pemilihan anggota
Volksraad pribumi sementara sebagai berikut: (1) PPBB (6 anggota): Soeria Karta
Legawa dan Datoe Toemenggoeng (Jawa Barat), Prawoto (Jawa Tengah), Soebardjo
dan Harmani. (Jawa Timur), Madjolelo (Pantai Barat Sumatra). (2) Nasionalis
(termasuk Parindra) (7 anggota): Thamrin (Jawa Tengah), Soeroso dan
Wirjopranoto (Jawa Timur), Abdoel Firman Siregar gelar Mengaradja Soangkoepon (Sumatra
Timur), Dr Abdoel Rasjid Siregar (Sumatra Utara), Ir. Mohamad Noor (Borneo), Mochtar
(Sumatra Selatan). (3) Pasoendan (1 anggota): Iskandar Dinata (Jawa Barat). (4)
VAIB (1 anggota): Drs. Kartowisastro, (Jawa Tengah); (5) PEB (1 anggota):
Mapoedji (Sulawesi Selatan); (6) Sarekat Ambon (1 anggota): Latuharhary
(Maluku); (7) Persatoean Minahasa (1 anggota): Singal (Sulawesi Utara); (8) Non
Partai (2 anggota): Hoedojo (Vorstenlanden), Mogot (Silawesi Utara). Sebanyak
20 Pribumi (14 diantaranya incumbent). Dari para anggota terpilih yang menjabat
pada tahun 1939, pembagian menurut keyakinan politik selanjutnya adalah: 4 atau
5 aliran ektrim kanan, 15 atau 16 kanan, 10 aliran kiri dan 8 ekstrim kiri,
sehingga hampir sama dengan hasil pemilihan tahun 1935. Catatan: anggota
terpilih terlama dan senior adalah Soeroso dan Abdoel Firman Siregar gelar Mengaradja
Soangkoepon terpilih selalu dari tahun 1927.
Dari partai-partai yang memiliki anggota di Volksraad yang terpenting
adalah Partai Nasionalis. Partai yang akan menentukan arah perjuangan kemerdekaan
Indonesia. Partai inilah yang kemudian di Volksraad menjadi gerbong utama
pembentukan Fraksi Nasionalis. Sementara itu, partai-partai nasional telah
bergabung dengan nama Gabungan Partai Indonesia (GAPI) pada tanggal 19 Maret
1939 dengan tujuan menyatukan partai politik Indonesia dalam perjuangan
kedaulatan pemerintahan, demokratisasi pemerintahan dan mencegah konflik antar
partai politik Indonesia dalam melakukan perjuangan kemerdekaan. Organisasi ini
terdiri dari beberapa partai politik Indonesia yaitu; Gerindo, Perindra, Partai
Pasoendan, Persatoean Minahasa, PSII dan Persatoean Partai Katolik. Organisasi
suksesi PPPKI ini dipimpin tokoh besar partai politik Indonesia Moh. Hoesni
Thamrin, Mr Amir Sjarifoeddin Harahap dan Abikoesno Tjokrosoejoso.
Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 20-03-1939: ‘Pertja
Selatan mendata anggota Pribumi terpilih untuk masa jabatan parlemen yang akan
datang dan memeringkat mereka menurut keyakinan politik mereka. Fraksi
Nasioanlis, menurut majalah tersebut, kemungkinan besar akan dibentuk Moh. Jamin,
Tadjoedin Noor, MH Thamrin, Oto Iskandar Dinata, RP Soeroso, Soekarjo
Wirjopranoto, Mochtar Praboe Mangkoenegara, Maharaja Soangkoepon and Dr Abdoel
Rasjid. Bukan tidak mungkin fraksi tersebut mendapat bala bantuan dari Noord Celebes,
Maluku dan anggota yang ditunjuk (Sulawesi Selatan). Ini memberi majalah itu
kepuasan. Jika semua bergabung dengan Fraksi Nasionalis, maka akan terdiri dari
sayap kiri dan sayap kanan yang masing-masing dipimpin oleh Jamin dan Thamrin.
Sebagai fitur khusus, majalah itu juga menyebut kedatangan dua jurnalis
Indonesia, diduga Tadjoedin Noor condong ke Gerindo. Gerakan nasional-demokrasi
memiliki dua pengacara Indonesia sebagai advokat. Jamin diharapkan mampu
“mengebom” sistem dengan efek yang lebih besar dibanding
periode-periode sebelumnya’.
Dari tokoh-tokoh penting tersebut ada tiga orang
yang berasal dari Padang Sidempoean: Mangaradja Soangkoepon and Dr Abdoel
Rasjid dan Mr Amir Sjarifoeddin Harahap. Apa yang akan mereka perbuat dalam
detik-detik berakhir Pemerintah Hindia Belanda? Dalam rapat pertama Volksraad dibawah RUU yang melengkapi KUHP dengan
pasal baru Art 136, tentang tentang hukuman karena menghina orang berpangkat
tinggi dalam keadaan tertentu diadopsi tanpa pemungutan
suara, tetapi segera angkat tangan Thamrin dan Soangkoepon menolaknya (lihat De
standard, 21-03-1939).
Tunggu deskripsi lengkapnya
Dewan Permusyawaratan Seluruh Bangsa Indonesia: MRI,
KNIP dan MPR
Tunggu deskripsi lengkapnya
Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak
1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta
Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun
di seputar rumah–agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis
artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang,
utamanya jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi
ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis
Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang
dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com
