*Untuk
melihat semua artikel Sejarah Riau di blog ini Klik Disini
Riau
di awal Pemerintah Hindia Belanda menjadi penting karena sejak era VOC sudah
terbentuk pos perdagangan yang penting di Bintang. Pada awal Pemerintah Hindia
Belanda, seorang komandan militer difungsikan sebagai Residen yang ditempatkan
di Tandjoengpinang, Kapitein der artillerie Koningsdesffer (lihat Bataviasche
courant, 17-02-1821). Lantas mengapa militer? Hal ini karena masih ada gesekan dengan Inggris di
semenanjung Malaya. Secara teknis, penempatan Residen inilah awal pemerintahan
di Riau.
Pada tahun 1824 diadakan perundingan antara Inggris
dan Belanda yang dikenal dengan Traktat London 1824. Satu poin yang penting
dalam traktat ini adalah soal perbatasan wilayah yurisdiksi Inggris dan wilayah
yurisdiksi Pemerintah Hindia Belanda. Selain batas wilayah dipisahkan oleh
selat Singapoera, wilayah Malaka Belanda dan wilayah Bengkoelen Inggris
dilakukan tukar guling. Setelah perjanjian damai tahun 1824 ini pemerintahan di
Riau diubah menjadi pemerintahan sipil.
Salah satu Residen
yang memiliki riwayat khusus di Riau adalah Netscher. Lantas apa pentingnya
sejarah pemerintahan Riau di era kolonial Belanda? Yang jelas pemerintahan Republik Indonesia di Riau
adalah kelanjutan Pemerintah Hindia Belanda. Seperti kata ahli sejarah
tempo doeloe, semuanya
ada permulaan. Untuk
menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita
telusuri sumber-sumber tempo doeloe.
Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika
sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh
penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal
itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber
primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku
hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga
merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan
artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel
saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah
pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk
lebih menekankan saja*.
Awal Pemerintahan di Riau 1824
Pada
tahun 1816 Inggris harus mengembalikan Jawa kepada Belanda. Hal ini setelah
terjadi proses politik di Eropa antara kerajaan Inggris dan kerajaan Belanda.
Namun untuk wilayah-wilayah di luar Jawa dikembalikan secara bertahap. Wilayah
Malaka dan wilayah Riau diserahkan pada tahun 1818 kepada komidaris CJ
Wolterbeek dan komisaris JS Timmerman Thijssen.
Penyerahan Malaka dan Riau tampaknya tidak di
sisi Belanda, karena banyaknya yang diurus di seluruh Hindia Belanda. Boleh
jadi masih ada secara individu orang-orang Inggris yang memprovokasi. Pada saat
Pemerintah Hindia Belanda masih lemah di Riau, pada tahun 1820 terjadi
pemberontakan dari orang-orang Bugis terhadap Pemerintah Hindia Belanda.
Catatan: Pemberontakan juga terjadi di tempat lain seperti di Saparua Ambon,
1817; orang-orang Cina di pantai barat Borneo 1819 dan kaum padri di pantai barat
Sumatra 1821. Untuk mengatasi pemberontakan orang Bugis di Riau dikirim satu
ekspedisi di bawah komando Majoo Krieger.
Pada
tahun 1821 Kapitein Koningsdesffer diangkat sebagai fungsi residen di Riau.
Residen berkedudukan di Tandjoengpinang, pulau Bintan. Di Tandjoengpinang sudah
sejak era VOC terdapat benteng Belanda. Hal-hal yang mengganjal antar Inggris
dan Belanda pada tahun 1824 diselesaikan dengan perjanjian Traktat London
(tanggal 17 Maret 1824). Dengan perjanjian ini batas yurisdiksi Inggris dan
yurisdiksi Pemerintah Hindia Belanda semakin kontras yang dibatasi oleh selat
Singapoera,
Sebelum perjanjian Traktat London Mei 1824,
beberapa bulan sebelumnya tanggal 27 November 1823 sudah dibentuk cabang
pemerintahan sipil di Riau dimana Pemerintah Hindia Belanda yang diwakili Schout
Mellvil van Carinbée melantik Sultan Djohor, Pahang, Lingga dan sekitar dan
Trenggano sebagai statuta Riau menjadi partner pemerintah (lihat ‘s
Gravenhaagsche courant, 21-06-1824). Tentu saja dengan adanya Traktat London
maka wilayah Hindia Belanda hanya bagian Riau saja.
Oleh
karena semakin meningkatnya eskalasi politik dipantai barat Borneo (yang juga
semakin panasnya perang di Jawa, serta perlawanan kaum padri di pantai barat
Sumatra, status militer juga ditingkatkan di Riau. Pada tahun 1827 Pemerintah
Hindia Belanda mengangkat Majoor CPJ Elout sebagai Residen Riouw yang juga
merangkap sebagai komandan militer di Riau (lihat Groninger courant, 25-05-1827). Majoor CPJ Elout
menggantikan L. Graaf van Ranzow.
Pengangkatan Majoor Elout ini diduga terkait
dengan pengamanan yang masksimumm di kawasan peraiaran Riau. Hal ini kemudian
disusul pada tahun 1828 berdasarkan resolusi 23 September 1828 No. 14 pelabuhan
Riau dijadikan sebagai pelabuhan bebas. Tampaknya Pemerintah Hindia Belanda
ingin bersaing dengan pelabuhan bebas Singapoera (Inggris). CPJ Elout yang telah
mendapat kenaikan pangkat menjadi Overste pada tahun 1830 dipindahkan ke
Sumatra’s Westkust (lihat Overijsselsche courant, 12-11-1830). Hal ini karena
ekskalasi politik yang terus meningkat.
Pada
tahun 1832 di Riau dibentuk dewan, Dewan (residentieraad) ini terdiri dari para
pejabat Belanda, Sultan dan para pemimpin komunitas seperti Cina, India dan
lainnya. Meski dewan ini dipimpin langsung oleh Residen, tetapi
keputusan-keputusan yang dibuat akan membantu program-program yang akan
dijalankan pemerintah, Dewan juga, meski mungkin tidak menggigit, tetapi berfungsi
untuk melakukan pengawasan.
Tunggu deskripsi lengkapnya
Residen Netscher, 1861-1869
Tunggu deskripsi lengkapnya
*Akhir Matua Harahap,
penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga
ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat
(1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di
seputar rumah–agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel
di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya
jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang
memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia.
Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang
sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com
