*Untuk
melihat semua artikel Sejarah Kalimantan Timur di blog ini Klik Disini
Sejak
masa lampau, di pulau Borneo, transpoertasi air (terutama sungai) adalah
segalanya. Banyak rawa dan hutan yang menghalangi terbentuknya pembangunan
jalan darat. Oleh karena itu, tempat-tempat yang terbentuk di pulau Borneo
umumnya di pantai atau di daerah aliran sungai. Namun lalu lintas sungai
bukanlah jaringan jalan raya. Lalu untuk menghubungkan tempat di sungai yang
berbeda menjadi permasalahan. Persoalan ini mulai mengemuka pada era Pemerintah
Hindia Belanda.
yang sudah terbentuk jalan darat sejak jaman kuno, di pulau Borneo justru baru
terbentuk pada awal perang ketika terjadi Perang Banjar (1859). Di pulau
Sumatra dan pulau Jawa, jalan-jalan tradisi (jalan kuno) ini dimanfaarkan
militer untuk melakukan pergerakan dan manuvers. Jalan yang dibangun oleh Daendels
di Jawa (1809-1811) sesungguhnya mengembangkan jalan yang sudah terbentuk sejak
lama (jalan kuno). Bagi Daendels itu lebih murah meski harus dengan jalan
berlika-liku. Itulah sebabnya Daendel membangun jalan lewat pedalaman dan tidak
menarik garis lurus dari Batavia ke Cirebon (tidak ada jalan kuno dan banyak
sungai lebar).
Bagaimana
sejarah pembangunan infrastruktur jalan di pulau Kalimantan? Sudah barang tentu
kurang terinformasikan dan tidak menarik bagi para sejarawan. Lantas apa
pentingnya sejarah pembangunan jalan di Kalimantan? Pembangunan
trans-Kalimantan (seperti halnya tempo doeloe Trans-Java) menjadi penting masa
kini di Kalimantan, lebih-lebih ibu kota RI telah ditetapkan di pulau
Kalimantan. Sejarah infrastruktur jalan tempo doeloe adalah kesinambungan pebangunan
infrastruktut jalan dan jembatan pada masa ini. Seperti kata ahli
sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan
meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo
doeloe.
Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika
sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh
penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal
itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber
primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber
buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku
juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam
penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut
di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber
yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini
hanya untuk lebih menekankan saja*.
Infrastruktur Jalan dan
Jembatan Tempo Doeloe di Pulau Borneo
Ketika
jalan-jalan di dalam kota belum berkembang di Bandjarmasin dan Martapoera,
pembangunan jalan mulai dirintis dari benteng (Fort) Tabanio ke Martapoera. Hal
ini sehubungan dengan dijadikannya tiga tempat dijadikan sebagai kedudukan
pemerintahan: Bandjarmasin tempat kedudukan Residen, Tatas tempat kedudukan
Asisten Residen. Di Martapoera dan di Marabahan ditempatkan masing-masing
seorang Controleur. Sementara itu pejabat yang lebih rendah ditempatkan di
Tabanio dan Kotabaroe (Pulau Laut). Tabanio menjadi salah satu pelabuhan
perdagangan yang dipromosikan Pemerintah Hindia Belanda (sehubungan dengan
meningkatnya transaksi perdagangan di Martapoera.
Benteng Tabanio sendiri dibangun pada awal
pembentukan cabang Pemerintah Hindia Belanda di Zuid en Oostkust van Borneo
(1826). Benteng ini dibangun untuk memperkuat garnisun militer di Schans van
Thuijl dan Kween. Dua garnisun ini mengawal pusat pemerintahn di Bandjarmasin.
Untuk
menghubungkan Fort Tabanio dan kota Martapoera, pemerintah mulai merintis
pembangunan jalan dari benteng Tabanio ke Martapoera. Jalan baru ini juga
dihubungkan ke Pelaihari. Inilah jaringan jalan darat pertama di pulau
Kalimantan. Seperti kita lihat nanti dari embrio jalan darat inilah kemudian
jalan darat diperluas hingga ke Barabai (dan seterusnya) melalui Rantaoe dan
Kandangan.
Sejak diratifikasinya perjanjian dengan
sejumlah Soeltan di pulau Borneo pada tahun 1846, pembentukan cabang pemerintahan
ke pantai timur Borneo (yang akan berpusat di Samarinda), penempatan Controleur
di Kotabaroe dipindahkan ke Pelaihari (district Tanah Laut). Dengan demikian nama
district yang baru disebut district Tanah Laut en Pulau Laut.
Tunggu
deskripsi lengkapnya
Trans-Kalimantan: Tempo Doeloe
Sungai, Jaringan Udara Masa Kini Tidak Cukup
Tunggu
deskripsi lengkapnya
*Akhir Matua Harahap,
penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga
ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat
(1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di
seputar rumah–agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel
di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya
jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang
memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia.
Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang
sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com
