Sejarah Tangerang (14): Sejarah Layanan Kesehatan di Tangerang; Wabah Kolera 1874 Picu Penempatan Dokter di Tangerang

Dua abad kehadiran orang Eropa/Belanda di
Tangerang nyaris tidak ada perhatian terhadap pengembangan sosial penduduk.
Kehidupan hanya menguntungkan pemilik lahan (landheer). Penduduk tak berdaya.
Jika pun ada keuntungan sosial yang diterima hanya sekadar peningkatan akses
yang lebih lancar ke ibu kota (stad) Batavia. Memang penduduk menjadi kosmopolitan,
tetapi tidak memiliki segalanya: tidak memiliki lahan, tidak ada sekolah dan
juga tidak mendapat layanan kesehatan. Itulah riwayat kelam penduduk di wilayah
Tangerang.

Mahasiswa dan Docter Djawa School di Batavia (1902)

Seperti
halnya Bekasi, sejak era VOC wilayah Tangerang adalah wilayah tanah-tanah
partikelir (land). Yang berkuasa adalah para tuan tanah (landheer). Intervensi
pemerintah sangat minim, yang menentukan segalanya adalah para pemilik lahan. Pada
era Pemerintah Hindia Belanda, secara bertahap lahan dibeli pemerintah. Namun pemerintahan
hanya dipimpin seorang Schout (lebih mirip Sheriff daripada bupati). Schout
hanya sekadar melayani para tuan tanah (keamanan dan peradilan). Baru pada
tahun 1854 Tangerang dipimpin oleh seorang Asisten Residen. Ini sehubungan
dengan semakin meluasnya lahan pemerintah. Sejak inilah pemerintahan (yang
mengedepankan penduduk) dimulai. Pejabat pemerintah dari kalangan pribumi
ditambahkan (demang). Namun tupoksi pemerintahan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan
dasar penduduk. Dalam pembentukan sistem pemerintahan, tata kelola bidang
(dinas) pendidikan dan kesehatan berada pada urutan terakhir.
.