Aokpok – #Konflik #Amerika Serikat (AS) dan #Iran kembali menjadi sorotan #internasional setelah para #pakar hak #asasi #manusia #Perserikatan #Bangsa-Bangsa (#PBB) menyatakan terdapat dasar yang kuat untuk meyakini bahwa #pasukan #AS melakukan dugaan #kejahatan #perang dalam dua #serangan di Iran.
Dalam laporan terbaru Misi Pencari Fakta Internasional Independen untuk Iran, dua serangan rudal yang terjadi pada Februari 2026 disebut menewaskan sedikitnya 177 warga sipil. Serangan tersebut masing-masing terjadi di sebuah sekolah dasar di Minab dan sebuah kompleks olahraga di Lamerd.
Para pakar PBB menyatakan kedua lokasi tersebut merupakan objek sipil dan tidak menemukan informasi yang menunjukkan bahwa bangunan-bangunan itu digunakan untuk kepentingan militer. Karena itu, mereka menilai terdapat dasar yang kuat untuk menduga terjadinya serangan tanpa pandang bulu yang menyebabkan korban jiwa serta kerusakan terhadap objek sipil.
Baca: Pria Viral Tendang Wanita di Senayan City Ditangkap Polisi, Motif Masih Didalami
Serangan di Sekolah Minab Tewaskan 156 Orang
Salah satu insiden yang menjadi perhatian utama terjadi pada 28 Februari 2026 ketika sebuah rudal Tomahawk menghantam Sekolah Dasar Shajareh Tayyebeh di Kota Minab, Iran bagian selatan.
Menurut data yang dikutip dalam laporan tersebut, sedikitnya 156 orang tewas, termasuk sekitar 120 anak-anak. Sekolah itu berada berdekatan dengan kompleks angkatan laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC yang juga menjadi sasaran serangan pada hari yang sama.
Namun, para pakar PBB menyatakan sekolah tersebut dapat dikenali dengan jelas sebagai fasilitas pendidikan dan tidak terdapat informasi yang menunjukkan bahwa bangunan tersebut digunakan sebagai objek militer.
Berdasarkan bukti yang dikumpulkan, termasuk keterangan para penyintas dan laporan mengenai penyelidikan awal militer AS, para pakar menyimpulkan terdapat dasar yang kuat untuk meyakini bahwa serangan terhadap sekolah tersebut dilakukan oleh pasukan AS.
Tim pencari fakta juga menyatakan sekolah itu dihantam dua kali. Menurut kesimpulan mereka, kerusakan tersebut bukan sekadar akibat serangan yang meleset atau kerusakan tambahan dari serangan terhadap fasilitas militer di dekatnya.
AS Bantah Menargetkan Warga Sipil
Temuan tersebut mendapat respons dari pihak Amerika Serikat.
Militer AS sebelumnya menyatakan tidak pernah menargetkan fasilitas sipil. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth juga menegaskan bahwa militer AS tidak akan menjadikan sasaran sipil sebagai target.
Sementara itu, terkait insiden di Minab, pihak AS menyatakan penyelidikan masih berlangsung. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS juga menyatakan Washington tidak mengakui keabsahan temuan yang disampaikan dalam laporan tersebut.
Dengan demikian, laporan para pakar PBB tersebut merupakan hasil penyelidikan dan penilaian misi pencari fakta. Dugaan kejahatan perang yang disebutkan dalam laporan bukan berarti telah terdapat putusan pengadilan yang menyatakan pihak tertentu bersalah.
Baca: Heboh Video Prajurit TNI Diduga Pukul Warga di Rangko, Korban Babak Belur hingga Masuk Rumah Sakit
Kompleks Olahraga Lamerd Juga Disorot
Insiden kedua terjadi di Kota Lamerd pada tanggal yang sama.
Para pakar PBB menyebut serangan menggunakan Precision Strike Missile (PrSM) menghantam kompleks olahraga serta kawasan permukiman di sekitarnya. Sedikitnya 21 warga sipil, termasuk tujuh anak-anak, dilaporkan tewas menurut data yang dikutip dalam laporan.
Tim pencari fakta menilai kompleks olahraga tersebut juga dapat dikenali sebagai objek sipil dan tidak menemukan informasi yang menunjukkan bahwa lokasi itu digunakan untuk kepentingan militer.
Para pakar kemudian menyatakan memiliki dasar yang kuat untuk meyakini bahwa serangan tersebut dilakukan oleh AS. Salah satu pertimbangan yang mereka gunakan adalah jenis rudal yang disebut digunakan dalam serangan tersebut.
Namun, AS membantah melakukan serangan di Lamerd pada hari itu dan juga membantah laporan mengenai penggunaan rudal PrSM dalam insiden tersebut.
Pakar PBB Sebut Dua Serangan Memenuhi Unsur Dugaan Kejahatan Perang
Setelah meneliti kedua insiden tersebut, para ahli dari Misi Pencari Fakta Internasional Independen untuk Iran menyatakan terdapat dasar yang kuat untuk meyakini bahwa serangan tersebut merupakan serangan tanpa pandang bulu yang menyebabkan kematian atau cedera warga sipil serta kerusakan terhadap objek sipil.
Temuan itu menjadi salah satu bagian utama laporan yang akan disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Laporan tersebut tidak hanya membahas tindakan militer AS. Para pakar juga menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh otoritas Iran dalam menghadapi gelombang demonstrasi antipemerintah.
Pemerintah Iran Juga Disorot dalam Laporan PBB
Selain dugaan pelanggaran dalam operasi militer AS, misi pencari fakta PBB menyatakan bahwa aparat Iran juga melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dalam penindakan demonstrasi yang berlangsung sejak akhir 2025 hingga Januari 2026.
Para pakar menyebut adanya dugaan pembunuhan, penyiksaan, penahanan massal, serta pembatasan akses terhadap bantuan hukum.
Mereka juga melaporkan adanya penggunaan kekuatan mematikan secara luas terhadap demonstran. Kesaksian yang dikumpulkan tim investigasi menyebut aparat keamanan menempati posisi tinggi, termasuk atap bangunan, dan menembakkan senjata ke arah kerumunan.
Sejumlah demonstran dilaporkan mengalami luka serius, termasuk pada bagian kepala, dada, dan mata. Tim juga menyoroti dugaan gangguan terhadap layanan medis, termasuk tindakan terhadap demonstran yang terluka dan tenaga kesehatan.
Puluhan Ribu Orang Disebut Ditahan
Dalam laporan tersebut, para pakar PBB juga menyinggung penahanan dalam jumlah besar selama rangkaian demonstrasi.
Puluhan ribu orang disebut mengalami penahanan, dengan sejumlah kesaksian mengenai penyiksaan, isolasi, serta keterbatasan akses terhadap bantuan hukum.
Para ahli juga menyoroti penggunaan hukuman mati terhadap sejumlah orang yang ditangkap terkait kerusuhan. Sedikitnya 29 pria disebut telah dieksekusi setelah menjalani proses persidangan cepat atas tuduhan yang berkaitan dengan demonstrasi tersebut.
Jumlah Korban Demonstrasi Masih Diperdebatkan
Mengenai jumlah korban tewas dalam tindakan keras terhadap demonstran, laporan PBB menyatakan verifikasi independen secara menyeluruh belum dapat dilakukan.
Angka resmi yang disebut dalam laporan berada di sekitar 3.000 korban jiwa. Namun, organisasi Human Rights Activists News Agency (HRANA) menyatakan telah mengonfirmasi lebih dari 7.000 kematian, yang sebagian besar disebut merupakan demonstran.
Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah korban sebenarnya masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya dapat diverifikasi secara independen. Karena itu, angka dari masing-masing pihak perlu dipahami berdasarkan sumber dan metode pendataannya.
Warga Sipil Iran Berada di Tengah Konflik
Dalam pernyataannya, Misi Pencari Fakta PBB menggambarkan warga sipil Iran berada di tengah berbagai tekanan, mulai dari dugaan pelanggaran HAM oleh pemerintah Iran hingga dampak konflik militer dengan AS dan Israel.
Laporan terbaru tersebut sekaligus memperlihatkan kompleksitas konflik Iran yang tidak hanya menyangkut operasi militer antarnegara, tetapi juga persoalan perlindungan warga sipil, hak asasi manusia, serta dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional.
Temuan mengenai dugaan kejahatan perang oleh pasukan AS maupun dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh otoritas Iran kini menjadi perhatian dalam pembahasan di lingkungan Dewan HAM PBB.
Baca: Viral MUA Asal Probolinggo Kena Tipu Modus QRIS Saat Dapat Job Pertama, Saldo Rp1 Juta Raib
Kesimpulan
Laporan para pakar PBB menyoroti dua serangan di Minab dan Lamerd yang secara keseluruhan menewaskan sedikitnya 177 warga sipil, termasuk sekitar 120 anak-anak dalam serangan terhadap sekolah di Minab.
Para pakar menyatakan terdapat dasar yang kuat untuk meyakini adanya dugaan kejahatan perang dalam kedua serangan tersebut. Namun, Amerika Serikat membantah sejumlah temuan, termasuk terkait serangan di Lamerd, sementara penyelidikan mengenai insiden Minab disebut masih berlangsung.
Di sisi lain, laporan yang sama juga menyoroti dugaan pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh otoritas Iran dalam penindakan demonstrasi antipemerintah.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada penyelidikan, bukti yang dapat diverifikasi, serta proses pembahasan di lembaga-lembaga internasional terkait.
