*Untuk melihat semua artikel Sejarah Tata Kota di Indonesia di blog ini Klik Disini
Kota-kota
di Indonesia yang sekarang adalah garis continuum dari masa lampau, sejak
kota-kota tersebut masih kecil (bahkan sebesar kampong). Ketika kota-kota
tersebut sudah tumbuh dan berkembang, lalu system pemerintahan dintroduksi
mengikuti politik desentralisasi (dalam hal ini dibatasi kota mengurus ruang kotanya
sendiri). Pemberlakuan desentralisasi itu dimulai tahun 1903. Apa relasinya?
Pengembangan Wilayah dan Kota di Indonesia: Dimensi Urbanisasi dan Desentralisasi. Pengarang
Tommy Firman. Penerbit ITB Press. 2020. Pengembangan Wilayah dan Kota
bersifat kompleks dan melibatkan banyak disiplin ilmu pengetahuan. Penulisan
buku ini juga melihat PWK dalam konteks yang lebih luas tidak semata-mata
sebagai pengembangan tata ruang wilayah dan kota. Bahasan pada buku ini
terfokus pada kaitan PWK dan desentralisasi dan urbanisasi di Indonesia. Buku
ini merupakan suatu koleksi atau kumpulan (antologi) sebagian karya-karya
terpilih Jabatan Guru Besar dari ITB, sejak tahun 1998 hingga 2018, yang telah
diterbitkan dalam bentuk artikel yang telah mengalami proses review oleh pakar
(peer-reviewed articles) pada berbagai jurnal internasional dalam bahasa
inggris, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Walaupun
beberapa artikel ditulis pada awal tahun 2000-an, akan tetapi isunya masih
sangat relevan dengan kondisi PWK di Indonesia pada saat ini. Buku ini terdiri
atas dua bagian. Bagian pertama (Bab 2-bab 4) membahas pengembangan wilayah
kota dikaitkan dengan urbanisasi, sedangkan bagian kedua (Bab 5-bab 7)
dikaitkan dengan desentralisasi. (https://pu.go.id/pustaka/)
Lantas bagaimana sejarah tata kota dan pemberlakuan
desentralisasi 1903 era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti disebut di atas,
pemberlakuan desentralisasi semasa Pemerintah Hindia Belanda tahun 1903, sementara
kota sudah tumbuh dan berkembang sejak lama. Apa relasiya? Lalu bagaimana sejarah
tata kota dan pemberlakuan desentralisasi sejak era Pemerintah Hindia Belanda? Seperti
kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah
pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri
sumber-sumber tempo doeloe.
Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan
bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan
menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama
yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan
majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai
pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi
(analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua
sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya
sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di
artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan
saja*.
Tata Kota dan Pemberlakuan Desentralisasi 1903 Era
Pemerintah Hindia Belanda; Apa Relasiya?
Kota terbentuk seusia populasi penduduknya. Umumnya
kota-kota di Indonesia sejak era nusantara berkembang seiring perkembangan
kerajaan yang menaunginya. Banyak bukti arkeologis yang menjelaskan keberadaan
kota-kota kuno tersebut. Lalu kota-kota baru terbentuk, yang mana kota-kota
baru ini masih banyak yang eksis hingga kedatangan pelaut-pelaut Eropa dan
semakin besar pada masa Pemerintah Hindia Belanda.
Dalam laporan-laporan Portugis berikutnya (1518-1439) seperti Tome Pires
dan Mendes Pinto sudah disebut nama Banten,
Zunda Kalapa, dan Demak. Dalam peta pulau Jawa oleh kartografi Portugis yang
diterbitkan pada tahun 1557 ada sejumlah nama kota/pelabuhan disebut termasuk
yang sudah dikenal pada masa ini seperti Agacy, Mandalika dan Japara dan Tuban.
Kota-kota ini boleh jadi merupakan kota-kota pelabuhan penting pada masa tersebut (dimana Demak telah digantikan
oleh Japara) dan Agacy/Gresik telah digantikan oleh Tuban. Bagaimana dengan
Mandalika? Tampaknya sudah ditinggalkan, karena kini hanya eksis sebagai pulau
kecil di utara wilayah Muria. Pada masa itu juga sudah disebut nama Palembang, Banten, Zunda Kalapa, Surabaya,
Macassar namun tempat-tempat terpenting adalah Banten, Japara dan Tuban.
Kota-kota ini berada di pantai utara Jawa yang merupakan pelabuhan penting yang
merepresentasikan Jawa bagian barat, bagian tengah dan bagian timur. Lalu zaman
berubah pada era VOC/Belanda, lebih-lebih pada era Pemerintah Hindia Belanda
dan semakin banyak kota-kota yang muncul, tumbuh dan berkembang. Dalam konteks
inilah kemudian muncul gagasan pemerintahan yang terdesentralisasi, yang secara
khusus dalam hal ini dihubungkan dengan pertumbuhan dan perkembangan kota.
Para penggagas menyuarakan perlunya desentralisasi
dihubungkan pengurangan kewenangan pemerintah. Pemerintahan (Pemerintah Hindia
Belanda) yang terpusat, semuanya diatur dan ditentukan oleh pusat (Batavia).
Tidak hanya itu, siapa yang menjabat di berbagai daerah (gewest/gemeente)
dipilih dan diangkat oleh pemerintah pusat. Sementara di latar belakang, para
penggagas desentralisasi, melihat dan memahami fakta bahwa banyak kota-kota
sangat terdegradasi, tidak sehat, tidak tertata, ancaman banjir dan
masalah-masalah social yang semakin rumit. Dalam konteks inilah para penggagas
menyadari pentingnya desentralisasi yang dapat memberi jalan setiap warga kota
berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan di kotanya, memberdayakan
sumberdaya kota, merencanakan kotanya dan menentukan prioritas apa yang perlu
dibangun di dalam kondisi keuangan/anggaran yang terbatas.
Sejak 1878 pemerintah pusat telah mengintroduksi konsep desentralisasi,
tetapi hanya desentralisasi setengah hati. Fakta bahwa para warga terhormat
yang dilibatkan dalam system pemerintah dipandang hanya sekadar sebagai penasehat
semata, nasehat yang belum tentu dijalankan. Pemerintah di daerah show must go
on. Kota-kota yang diharapkan para warganya tetap berada dalam masalahnya
sendiri. Pemerintah pusat hanya memikirkan devisa, keuntungan semata, sumber
daya yang dihasilkan mengalir terus ke Eropa/Belanda, kota-kota dimana warga
hidup dari waktu ke waktu hanya tetap sebagai pemukiman yang tidak pernah mencapai
apa yang disebut kota (seperti kota-kota di Eropa/Belanda).
Sementara tarik menarik soal desentralisasi kota di
Hindia Belanda tidak berkesudahan, para warga kota di Medan mengambil inisiatif
sendiri untuk berpartisipasi langsung dalam membangun kotanya. Lalu para warga
terhormat menginisiasi penggalangan dana untuk kebutuhan pembangunan kota yang
diberi nama Gemeentefond (Dana Kota). Gemeentefond di Medan ini yang dimulai
tahun 1895 semacam pendahulu gemeenteraad di Eropa/Belanda. Dalam hal ini dapat
dikatakan dewan kota swasta ini tentu saja ruanglingkupnya sebatas kebutuhan
mendesak warga kota dalam wujud fisik seperti pembangunan jalan (termasuk jalan
baru), drainase, penerangan kota dan termasuk estetika kota. Prakrisnya tidak
bertabrakan dengan kewenangan pemerintan.
Perlu diketahui Medan sebagai yang belum lama tumbuh yang note bene
menjadi tempat tinggal para planter (wilayah yang dari waktu ke waktu jumlah
para investor perkebunan sangat pesat peningkatannya). Sebagai kota kecil yang
tengah tumbuh, banyak elemen kota yang masih dapat direncanakan dibangun dan
dapat ditanggulangi tanpa berharap banyak dari anggaran pemerintah pusat (di
Batvia).
Gemeentefond di Medan tampaknya didukung pemerintah.
Pemerintah dalam hal ini Asisten Residen (Afdeeling Deli) bersedia dijadikan
sebagai ketua Gemeentefond. Dalam hal ini Asisten Residen sebagai representasi
pemerintah (pusat) sebagai koordintor yang dapat mengkoodinasikan antara
kebijakan/program pemerintah (top down) dan kebutuhan warga kota melalui
partisipasi penggalangan dana sendiri.
Lalu setelah beberapa tahun Gemeentefond yang kemudian diperluas menjadi
Negorijfond, isu desentralisasi yang sudah lama muncul akhirnya mendapat perhatian
di parlemen Belanda (Tweede Kamer) yang kemudian diundangkan pada tahun 1903
(Decentralisatie Wet). Ini mengindikasikan bahwa di bawah payung UU Desentralisasi,
pemberlakuan desentralisasi di wilayah kota (gemeente) sudah di depan mata.
Lalu bagaimana kedudukan gemeentefond di Medan
dengan dimulainya pemberlakuan desentralisasi di berbagai wilayah termasuk di
kota-kota. Fakta bahwa kota Medan sudah memulainya meski itu dapat dikatakan
hanya sebagai bagian kecil dari apa yang menjadi kewenangan dari gemeenteraad
dalam pemberlakuan desentralisasi. Kota Medan telah melakukan percobaan awal
yang dalam hal ini gemeentefond dapat disebut sebagai pendahulu gemeenteraad.
Suatu pengalaman yang benar-benar dipraktekkan di kota Medan (tetapi belum
pernah terjadi di kota-kota lain, termasuk kota Batavia yang menjadi ibu kota
negara).
Tunggu deskripsi lengkapnya
Apa Relasiya? Antara Perubahan Fisik Wilayah dan
Perubahan Politik Pemerintahan
Setelah beberapa wilayah didesentralisasikan, dengan
mengacu pada Stbls No 219 tentang Decentralisatie van het Bestuur in
Nederlandsch Indie, Menteri Koloni di Tweede Kamer melaporkan perihal
desentralisasi di Hindia. Dalam debat aggaran di Tweede Kamer Menteri Koloni
menyampaikan konsultasi sedang dilakukan dengan Resident Soerakarta, Resident Djokjakarta
dan Resident Oostkust van Sumatra tentang pemberlakuan desentralisasi (lihat Deli
courant, 03-01-1905). Namun Medan bukanlah kota besar, hanya kota kecil yang
sedang tumbuh dan berkembang. Hal itulah mengapa kota Medan tidak diprioritas
dalam pemberlakuan desentralisasi (yang diberlakukan antara lain di Batavia,
Semarang, Soerabaja, Bandoeng dsb).
Untuk merealisasikan desentralisasi di residentie Oostkust van Sumatra dibentuk
Afdeelingsraad. Pada tanggali 1 April 1906 anggota Afdeelingsraad Deli secara
resmi diangkat. Jumlahnya sebanyak 21 orang. Anggota non Eropa sebanyak empat
orang yang merupakan pimpinan dari komunitas masing-masing: Melayu, India,
Tionghoa dan Karo dusun. Untuk komunitas Batak diwakili oleh controleur untuk Soenggal.
Dalam fase awal pemberlakuan desentralisasi sesuai amanat Wet 1903 Stbls No 219
tentang Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch Indie untuk
desentralisasi diberlakukan pertama di (gemente) Batavia (1903) yang kemudian
disusul Buitenzorg, Cheribon dan Soerabaja (1905), di Semarang dan, Bandoeng
(1906). Untuk wilayah gewest, seperti disebut di atas diantaranya di afdeeling
Deli (Afdeelingraad) yang dimulai pada tahun 1906.
Sementara Afdeelingraad di Deli sebagai wujud pemberlakuan
desentralisasi, Dana Kota (Gementeefond) yang ada selama ini telah berubah
menjadi Negorij-raad (di Medan dan di Laboehan). Dalam konteks inilah pada
pertengahan November 1907, arsitek Deli Maatschappij MG Boon mengajukan
proposal kepada Afdeelingsraad, apakah dewan mungkin akan cenderung untuk
membangun Balai Kota (Raadhuis) di Esplanade. Gayung bersambut. Deli Maatschappij
akan segera menyerahkan sebidang tanah yang diperlukan kepada dewan secara
gratis. Dalam rapat dewan perkiraan awal biaya pembangunan Balai Kota
diperkirakan f23.000.
Pemerintah hanya bisa mengeluarkan f17.000 untuk pembangunan Balai Kota. Asisten
Residen Deli yang menjadi Ketua Afdeelingsraad (dewan pemerintah), yang juga
juga sebagai ketua Komisi Pengelolaan Dana Kota Medan (dewan swasta), menginformasikan
masih ada saldo kredit lebih dari f7.000. Dalam rapat dewan Negorij Medan
disepakati untuk menghibahkan f6.000 untuk mendukung pembangunan Gedung
Raadhuis. Residen Oostkust van Sumatra setuju dan juga menjanjikan jika pun
kurang nanti dapat dibantu Dana Kota dari Laboehan (dewan swasta). Pada tanggal 31 Desember
1907, kontrak dengan Boon ditandatangani.
Pembangunan Raadhuis selesai pada awal Desember 1908.
Rapat dewan Afdeelingraad pada bulan Desember diadakan yang pertama di balai
kota yang baru (Deli courant, 22-12-1908). Disebutkan Gedung dewan baru ini
juga dapat digunakan Negorijraad (swastanya Gemeenteraad van Medan) dan Raad
voor her Cultuurgebied (dewan pemerintah daerah). Bagaimana Raadhuis Medan berhasil
dibangun jelas dalam hal ini peran dewan swasta di Deli (negorij raad di Medan
dan Laboehan, sukses gemeentefond). Fakta Gedung Raadhuis di Medan adalah dewan
pertama (Afdeelingraad) di Hindia Belanda yang memiliki gedung sendiri. Bahkan
saat ini gemeenteraad Batavia sendiri masih menyewa Gedung.
Dalam perkembangannya di Medan, setelah Afdeelingraad Deli memiliki Gedung
sendiri (Raadhuis) yang dananya dari warga (non anggaran pemerintah), akan
dibentuk Gemeenteraad di Medan. Ini dengan sendirinya Afdeelingraad akan
dilikuidasi. Gemeente Medan dengan batas wilayah tertentu secara resmi akan berlaku
tanggal 1 April 1909. Sebelum hari-H, Afdeelingraad. Setelah tanggal 1 April
1909, Gemeenteraad akan menggantikan Afdeelingraad. Untuk urusan pembangunan
jalan setelah itu bagian kota (gemeente) diawasi gemeenteraad sedangkan di luar
kota akan ditangani sendiri oleh Cultuuraad (lihat Verslag over de burgerlijke
openbare werken in Nederlandsch-Indie over het jaar 1909),
Sejak Medan menjadi Gemeente (menggantikan
Afdeelingraad) tahun 1909, praktis dengan sendirinya Gemeenteraad Medan sudah
memiliki Gedung sendiri. Ini jelas suatu prestasi, tetapi prestasi itu tidak
muncul tiba-tiba, tetapi akarnya sudah muncul sejak 1895 dengan dibentuknya
gemeentefond di Medan. Hingga tahun 1909 belum satu pun gemeenteraad di Hindia
Belanda yang memiliki gedung sendiri. Harus diingat bahwa membangun Gedung Raadhuis
sekelas Gedung dewan di Medan tidak mura, seperti disebut di atas sebesar
f23.000 dimana sebesar f13.000 kontribusi gemeentefond/negorijraad. Nilai
sebesar f13.000 apalagi f23.000 tidak sedikit karena angka sebesar itu dapat
membiayai proyek pembangunan kota seperti jalan, jembatan dan drainase.
Tunggu deskripsi lengkapnya
*Akhir Matua Harahap,
penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga
ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat
(1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di
seputar rumah–agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel
di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang
tidur. Saya sendiri bukan sejarawan
(ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami
ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah
catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com
