Sejarah Menjadi Indonesia (685): Brunai Merdeka 1-1-1984,Apa Sebab Begitu Lama? Apakah Masih Ada Sisa Pengaruh Inggris?

false
IN

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Menjadi Indonesia dalam blog ini Klik Disini

Brunai
adalah sejarah sejak zaman kuno. Brunai adalah suatu kerajaan awal di pantai
utara Borneo (Borneo Utara). Kerajaan yang pada era Prtigis meliputi seluruh
wilayah Borneo Utara kini hanya tersisa sebagai wilayah kecil Negara Brunai Darussalam.
Bagian terluas dari wilayah Borneo Utara dimiliki Federasi Malaysia (Serawak
dan Sabah). Pada tahhn 1984 Brunai mendapatkan kemerdekaannya. Mengapa begitu
lama? Apakah masih ada sissa pengaruh Inggris pada masa ini?

Lantas
bagaimana sejarah Brunai mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1984? Seperti
disebut di atas, dulu Brunai memiliki wilayah yang sangat luas, tapi kini hanya
dengan luasan yang sangat kecil. Mengapa Federasi Malaysia yang berkuasa pada
wilayah yang lebih luas? Lalu
bagaimana sejarah Brunai mendapatkan kemerdekaan? Seperti kata ahli sejarah
tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan
meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo
doeloe..

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika
sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh
penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal
itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber
primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber
buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku
juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam
penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut
di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber
yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini
hanya untuk lebih menekankan saja*.

Brunai Merdeka 1984. Mengapa
Begitu Lama? Apakah Masih Ada Sisa Pengaruh Inggris

Tidak
ada lagi negara-negara besar yang berada di bawah penjajahan (kolonialisme). Filipina,
Indonesia dan Viernnam sudah lama merdeka. Hanya negara-negara kecil yang belum
merdeka, yang disebut berada di bawah protektorat negara-negara besar, antara
lain Inggris terhadap Btunai di Kalimantan Utara. Negara-negara protektorat ini
tidak menarik lagi, tidak menjadi heboh lagi. Oleh karena itu janji yang akan
diberikan Inggris untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Brunai tidak terlalu penting
lagi. Negara-negara di sekitar seperti Indonesia dan Filipina tengah bergelut
dunianya sendiri dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Menurut
hukum internasional, protektorat adalah negara atau wilayah yang dikontrol,
bukan dimiliki, oleh negara lain yang lebih kuat. Sebuah protektorat biasanya
berstatus otonomi dan berwenang mengurus masalah dalam negeri. Pemimpin pribumi
biasanya diperbolehkan untuk memegang jabatan kepala negara, walaupun hanya
sebatas nominal saja. Negara pengontrol mengurus hubungan luar negeri dan
pertahanan protektoratnya, seperti yang tertulis dalam perjanjian. Singkat
kata, protektorat merupakan salah satu jenis wilayah dependensi. (Wikipedia)

Negara
protektorat Inggris di Brunai di dalam era modern hanyalah urusan antara tuan
dan hambanya saja. Negara-negara lain tidak terlalu peduli lagi apa yang
terjadi di dalam negeri antara tuan dan hambanya tersebut. Dalam hubungan ini
apa yang terjadi dalam negeri Brunai sejak 1962 para tetangga sudah lupa.
Generasi telah berganti, tetapi sosok (Sultan) Hasanoel Bolkiah menjadi orang
penting dan terpenting di Brunai. Lantas bagaimana sikap ASEAN terhadap
kehadiran Inggris di Brunai? Oraganisasi bangsa-bangsa Asia Tenggara yang
diobentuk tahun 1967 di dalam misi awalnya termasuk untuk tujuan stabilisasi
dan menghindari campur tangan asing di kawasan.

Trouw, 01-11-1980: ‘Othman bin Haji Karim
adalah seorang petani berusia 66 tahun dari Brunei — sebuah kesultanan di
pantai barat laut Kalimantan — yang telah ditahan sejak tahun 1962 di bawah
ketentuan Undang-Undang Darurat, yang dapat diperbarui setiap dua tahun atas
kebijaksanaan Sultan Brunei bahwa Karim telah menghabiskan tujuh tahun terakhir
di Penjara Jeroedong. Karim dikatakan telah menjadi anggota atau pejabat lokal
dari ‘partal kakyat Brunei’, Partai Rakyat Brunei (PRB) dan dipenjara karena
berpartisipasi dalam pemberontakan politik pada Desember 1962. Dia tidak pernah
didakwa atau diadili. dewan legislatif dibekukan pada tahun 1962, PRB dilarang.
Saat itu, partai ini menduduki semua kursi terpilih di dewan legislatif. Ketika
sultan mengangkat wakilnya sendiri ke dewan, partai membuat pembentukan
pemerintahan independen Brunei. Pada tanggal 12 Desember 1962, sultan
menyatakan keadaan darurat — yang masih berlaku — dan meminta bantuan pasukan
Inggris. Inggris akan bertanggung jawab untuk menangani urusan luar negeri
sampai tahun 1983, dan baru kemudian 2.500 anggota PRB Brunai ditangkap dan
sebagian besar telah dibebaskan. Dari 49 yang diadopsi oleh Amnesty
International pada tahun 1974 senbanyak 39 tahanan dibebaskan, memberikan kesan
bahwa pemerintah tidak lagi melihat anggota PRB sebagai ancaman keamanan.
Selain Othman bin Haji Karim, sembilan orang lagi telah dipenjarakan tanpa
tuduhan atau pengadilan sejak pemberontakan tahun 1962, termasuk seorang guru
sekolah, empat petani, seorang nelayan, seorang tukang dan dua mandor.
Permintaan sopan untuk pembebasan Othman bin Haji Karim harus dikirim ke: Yang
Mulia Sir Muda Hassanal Bolkiah. Sultan Brunei – Istana Darul Hana – Bandar
Seri Begawan – Brunei’.

Apakah
ASEAN harus menunggu hingga tahun 1983 apa yang diperjanjikan Inggris di
Brunai? Di Brunai, perusahaan minyaak Inggris, Shell masih mengekploitasi
minyak yang juga menjadi sumber pundi-pundi kesultanan dengan populasi penduduk
hanya beberapa ratus jiwa. Sultan menjadi sangat kaya sendiri. Sehubungan
dengan berakhirnya pengaruh Inggris di Brunai tahun 1983, negara besar yang
ingin melihat peluang adalah negara Jepang dengan bekerjasama dengan ASEAN.
Sesama ASIA akan menonjol ke depan ketika sisa penjajahan Eropa (Inggris) akan
berakhir di Asia Tenggara. Brunai akan segera bergabung dengan ASEAN.

De Volkskrant, 11-05-1983: ‘Untuk meningkatkan
upaya pertahanan Jepang, Nakasone menemukan kebajikan yang luar biasa di
negara-negara ASEAN. Dari tim redaksi kami di luar negeri. Amsterdam. Dengan
sumber daya yang minim, Perdana Menteri Nakasone dari Jepang telah memanfaatkan
perjalanannya ke lima negara ASEAN dan protektorat Inggris di Brunei, yang akan
merdeka pada akhir tahun ini dan kemudian mungkin bergabung dengan organisasi
non negara-negara Asia komunis. Nakasone menemukan tuan rumahnya secara
signifikan lebih memahami upaya pertahanan Jepang yang berkembang daripada yang
telah diantisipasi. Pembangunan militer Jepang, meskipun di bawah tekanan
Amerika, sebelumnya telah disambut dengan jijik di negara-negara ASEAN seperti
Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia dan Filipina, yang masih mengingat
dengan jelas pendudukan Jepang dan dimana kebencian anti-Jepang masih hidup.
Tetapi Nakasone yang percaya diri, yang mendapatkan simpati di Filipina
khususnya dengan meminta maaf atas perilaku Jepang selama pendudukan pada
pertemuan kematian, berhasil menghilangkan ketakutan akan kebangkitan nuhtarianisme
Jepang. Dia menekankan bahwa dia tidak akan meninggalkan Doktrin Fukuda,
dinamai Perdana Menteri Jepang yang menyatakan pada tahun 1976 bahwa Jepang
tidak akan pernah menjadi kekuatan militer dan, dengan perluasan, mengumumkan
bahwa pengeluaran militer Jepang akan membuat 1 persen dari GNP, tidak akan
pernah melebihi. Pengeluaran militer Jepang saat ini sangat mendekati 1 persen
itu. Di Jakarta, dimana Nakasone menggarisbawahi bahwa pembangunan militer
sejalan dengan “konstitusi perdamaian” Jepang dan prinsip-prinsip
pertahanan negara yang tidak telanjang, Presiden Suharto menolak keberatannya
sebelumnya.Thailand, tempat perlawanan terbesar diperkirakan terjadi, melangkah
lebih jauh. Prem Tinsulanond memuji pengaturan pertahanan Jepang sebagai
kontribusi bagi perdamaian dan keamanan di Asia Timur. Dan Presiden Filipina
Marcos tampak diyakinkan setelah reputasi Nakasone sebagai elang dan nasionalis
meyakinkannya bahwa pertahanan selat dan wilayah udara Jepang hingga 1.600
kilometer dari pantai Jepang tidak akan meluas ke Filipina, Taiwan atau Guam’.

Pada
masa bulan-bulan terakhir kemerdekaan Brunai, berbagai peristiwa dunia di
seputar Asia Tenggara terjadi. Pemberitaan kemerdekaan Brunai ini tidak terlalu
heboh, di dalam pemberitaan hanya sekadar pemberitaan biasa. Boleh jadi
kemerdekaan Brunai hanya dianggap seremoni saja, suatu peristiwa yang hanya
dianggap penting di Brunai ketika terjadi serah terimana kekuasaan vital (luar
negeri dan pertahanan) di Brunai antara perwakilan Inggris dan semua pejabat
tinggi di Brunai (yang akan dipimpin oleh sultan). Brunai yang kaya dan penduduk
yang tidak masalah menjadi pencapaian kemerdekaaan Brunai dilihat lebih penting
tentang kehidupan di Brunai daripada isu mengenai kemerdekaan. Brunai telah
merasakan arti kemakmuran jauh sebelum kemerdekaan itu sendiri diberikan.
Kemerdekaan tidak terlalu penting bagi Brunai sebenarnya, karena sultan dan
penduduk pada dasarnya telah merdeka dari urusan ekonomi. Brunai bergabung
dengan ASEAN menjadi peristiwa tersendiri.

Setelah 95 tahun di bawah protektorat Inggris,
kesultanan kecil Brunei kini bersiap untuk menjadi negara yang sepenuhnya
merdeka pada akhir tahun ini. Brunei tidak dapat dibandingkan dengan sebagian
besar negara muda Dunia Ketiga. Demikian NRC Handelsblad, 17-06-1983menurunkan
sebuah tajuk berita. Pengangguran dan kemiskinan tidak ada, pajak penghasilan
dan bea masuk tidak ada. Perawatan medis dan gigi gratis, begitu juga
pendidikan, termasuk universitas. Berkat minyak dan gas alam, yang memberikan
99 persen pendapatan expor, 200.000 penduduk Brunei menikmati pendapatan per
kapita yang dilampaui di Asia saja hanya oleh Jepang. Anggarannya seimbang dan
cadangan devisa Brunei lebih dari 13,4 miliar dolar AS. Pembangunan bangsa
tidak menimbulkan masalah besar, karena Brunei tidak memiliki kontroversi atas
bahasa, agama atau ras. Loyalitas terhadap sultan sudah ada sebelum Brunei
menjadi ciptaan buatan penguasa kolonial. Mungkin yang paling aneh dari
semuanya, para penguasa Brunei ingin tetap berada di bawah protektorat Inggris
dan hanya dengan enggan tahun 1979 setuju untuk memperoleh kemerdekaan penuh
tahun ini. Tidak ada perubahan besar dalam pemerintahan yang diharapkan setelah
London menyerahkan dua tanggung jawab yang tersisa, urusan luar negeri dan
pertahanan, pada 31 Desember.

Setelah
16 tahun ASEAN terbentuk (tahun 1967) ASEAN akan segera menambah keanggota baru
Brunai. Selama ini ASEAN hanya terdiri dari lima negara Indonesia, Malaysia,
Filipina, Singapoera dan Thailand. Bergabungnya Brunai sebagai anggota ASEAN
diberitakan oleh De Volkskrant, 12-11-1983. Disebutkan Brunei resmi menjadi
anggota keenam ASEAN pada 7 Desember mendatang. Brunei, protektorat Inggris
yang akan memperoleh kemerdekaan penuh pada bulan Desember, terletak di barat
laut pulau Kalimantan di Indonesia, sebelumnya Borneo. Lima negara ASEAN saat
ini adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Bergabungnya
Brunai ke dalam ASEAN menjelang detik-detik kemerdekaan Brunai.

Tunggu
deskripsi lengkapnya

Brunai: Dulu dan Sekarang

Tunggu
deskripsi lengkapnya

*Akhir Matua Harahap,
penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga
ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat
(1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di
seputar rumah–agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel
di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya
jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang
memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia.
Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang
sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com