*Untuk melihat semua artikel Sejarah Menjadi Indonesia dalam blog ini Klik Disini
Lain
lubuk lain pula belalangnya. Suatu pepatah yang tidak sempurna. Pun halnya
dengan Indonesia dan Malaysia. Wilayah kedua negara ini dulu berangkat dari
nama Nusantara, Hindia Timur, Indien Archipel kemudian Melayunesia atau Indonesia.
Diantara Belanda dan Inggris yang bersaing kemudian satu wilayah ini menjadi
berbeda (politik, bahasa, budaya dan sebagainya). Perbedaan ini semakin kontras
dari waktu ke waktu hingga ini hari. Dalam hal ini perbedaan politik termasuk
soal kerajaan-kerajaan yang ada.
politik yang menekankan keunggulan Melayu di Malaysia saat ini. Konsep ini
tertuang dalam Pasal 153 Konstitusi Malaysia yang memberikan jaminan hak-hak
khusus kepada etnis Melayu di Malaysia. Institusi politik tertua di Malaysia
adalah sistem penguasa Melayu di sembilan negara bagian Melayu. Pemerintahan
kolonial Inggris mengubah sistem ini dan menggantikannya terlebih dahulu
menjadi sistem pemerintahan tidak langsung, kemudian pada tahun 1948, dengan
menggunakan lembaga berdasarkan budaya ini, mereka memasukkan monarki Melayu ke
dalam cetak biru bagi Federasi Malaya yang sudah merdeka. Istilah Tanah Melayu
menganggap kepemilikan negara bagian Melayu. Dalam metode ini, pemerintah
kolonial memperkuat etnonasionalisme Melayu, etnis dan budaya Melayu, serta
kedaulatan Melayu dalam negara-bangsa baru. Meskipun budaya lain akan terus
berkembang, identitas komunitas politik yang muncul akan dibentuk oleh budaya
politik “bersejarah” dari kelompok etnis Melayu yang dominan. Imigran
Tionghoa dan India yang merupakan minoritas signifikan di Malaysia dianggap
berutang budi kepada orang Melayu karena memberi mereka kewarganegaraan dengan
imbalan hak istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 153 Konstitusi Malaysia.
Pengaturan quid pro quo ini biasanya disebut sebagai kontrak sosial. Ketuanan
Melayu biasa disebut oleh para politikus, khususnya yang tergabung dalam
Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO). (Wikipedia)
Lantas
bagaimana sejarah monarki di Indonesia dan Malaysia? Seperti disebut di atas, sejak
masa lampau di wilayah Indonesia dan Malaysia sekarang terdapat
kerajaan-kerajaan. Namun pengaruh Belanda dan Inggris menyebabkan perbedaan yang
dihadapi oleh kerajaan-kerajaan. Lalu bagaimana sejarah monarki di Indonesia
dan Malaysia? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan.
Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita
telusuri sumber-sumber tempo doeloe..
Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika
sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh
penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal
itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber
primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber
buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku
juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam
penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut
di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber
yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini
hanya untuk lebih menekankan saja*.
Monarki di Indonesia dan di
Malaysia: Kerajaan-Kerajaan di Nusantara hingga Era Hindia Belanda
Pada
awalnya, di masa lampau, wujud dari monarki kurang lebih sama sebagai suatu
pemerintahan tradisional dimana raja sebagai pemimpin di wilayah yurisdiksi
kerajaan. Monarki kerajaan tempo doeloe di nusantara antara lain Kerajaan
Sriwijaya, Madjapahit, Malaka, Aru, Pagaroejoeng, Atjeh. Bentuk monarki yang
ada sejak dulu sebenarnya masih tampak pada masa ini, tetapi dalam konteks yang
lebih luas bingkainya berbeda-beda. Hal itulah mengapa bentuk monarki yang
masih tersisa di Nusantara (khususnya di Indonesia dan Malaysia).
Monarki
(atau Kerajaan) berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang berarti satu, dan
archein (αρχειν) yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis
pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem
pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun abad
ke-19, terdapat lebih 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240
dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta
saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai
penguasa monarki yang mutlak dan selebihnya memiliki sistem monarki
konstitusional. Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai
kepala negara adalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya,
sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu.
Namun dalam negara-negara federasi seperti Malaysia, penguasa monarki atau Yang
dipertuan Agung hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan
penguasa monarki dari negeri lain dalam persekutuan. Pada zaman sekarang,
konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya adalah monarki
konstitusional, yaitu penguasa monarki yang dibatasi kekuasaannya oleh
konstitusi. Monarki demokratis berbeda dengan konsep penguasa monarki yang
sebenarnya. Pada kebiasaannya penguasa monarki itu akan mewarisi tahtanya.
Tetapi dalam sistem monarki demokratis, tahta penguasa monarki akan
bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya, mengamalkan
kedua sistem yaitu kerajaan konstitusional serta monarki demokratis. Bagi
kebanyakan negara, penguasa monarki merupakan simbol kesinambungan serta
kedaulatan negara tersebut. Selain itu, penguasa monarki biasanya ketua agama
serta panglima besar angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di Malaysia,
Yang Dipertuan Agung merupakan ketua agama Islam, sedangkan di Britania Raya
dan negara di bawah naungannya, Ratu Elizabeth II adalah Gubernur Agung Gereja
Inggris. Meskipun demikian, pada masa sekarang ini biasanya peran sebagai ketua
agama tersebut adalah bersifat simbolis saja. Selain penguasa monarki, terdapat
beberapa jenis kepala pemerintahan yang mempunyai bidang kekuasaan yang lebih
luas seperti Maharaja dan Khalifah. Jabatan penguasa monarki dijabat secara
turun temurun. Cangkupan wilayah seorang penguasa monarki dari wilayah yang
kecil misalnya desa adat (negeri) di Maluku, sebuah kecamatan atau distrik,
sampai sebuah pulau besar atau benua (kekaisaran). Kepala adat turun temurun
pada desa adat di Maluku yang disebut negeri dipanggil dengan sebutan raja.
Raja yang menguasai sebuah distrik di Timor disebut liurai. Sebuah kerajaan
kecil (kerajaan distrik) tunduk kepada kerajaan yang lebih besar yang biasanya
sebuah Kesultanan. Kerajaan kecil sebagai cabang dari sebuah kerajaan besar
tidak berhak menyandang gelar Sultan (Yang Dipertuan Besar), tetapi hanya boleh
menyandang gelar Pangeran, Pangeran Muda, Pangeran Adipati, atau Yang Dipertuan
Muda walaupun dapat juga dipanggil dengan sebutan Raja. Sebagian wilayah
kerajaan kecil (distrik) di Kalimantan diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda
kepada pihak-pihak yang berjasa kepada kolonial Belanda. Tidak semua bekas
kerajaan dapat dipandang sebagai sebuah bekas negara (kerajaan).
Kerajaan-kerajaan yang mempunyai perjanjian dengan pihak kolonial Belanda
merupakan negara yang berdaulat di wilayahnya. Contoh monarki di Indonesia: Kesultanan
Banten (Sultan Banten), Kasunanan Surakarta (Sunan Surakarta), Kesultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat (Sultan Yogyakarta), Kadipaten Mangkunegaran
(Pangeran Adipati Mangkunegara), Kadipaten Paku Alaman (Pangeran Adipati Paku Alam),
Kesultanan Cirebon (Sultan Cirebon), Kesultanan Banjar (Sultan Banjar), Kerajaan
Pagatan (Pangeran Muda Banjar), Kerajaan Kubu, Kesultanan Bulungan, Kesultanan
Kutai Kartanegara, Kesultanan Paser, Kesultanan Pontianak, Kesultanan Sambas, Kesultanan
Deli (Sultan Deli), Kesultanan Langkat (Sultan Langkat), Kesultanan Lingga, Kesultanan
Pelalawan, Kesultanan Siak (Sultan Siak), Kesultanan Serdang (Sultan Serdang). Kepala
negara mempunyai gelar berbeda di negara yang berbeda sesuai dengan bentuk
negara tersebut: Raja, Ratu (Arab Saudi, Eswatini, Thailand, Britania Raya,
Maroko, Spanyol), Emir (Kuwait, Qatar), Kaisar (Jepang), Pangeran (Monako), Haryapatih
(Luksemburg), Sultan (Brunei, Oman), Yang di Pertuan-agong (Malaysia), Paus
(Vatikan).(Wikipedia)
Pada
era VOC di Hindia Timur, orang asing (dari Eropa) masih menemukan
kerajaan-kerajaan besar, kepada pemerintahnya mereka berinteraksi dan menjalin
kerjasama serta membuat perjanjian-perjanjian. Kerajaan-kerajaan ini sangat
banyak, mulai dari yang skala besar (wilayah yurisdiksi yang luas dan penduduk
banyak) dan skala kecil bahkan hingga hanya setingkat kampong. Semua itu hanya
karena pemahaman umum bahwa pemerintahan hanya dalam wujud kerajaan. Ada yang
bersifat monarki tunggal dan ada monarki federalis atau monarki oligarki.
Pada era VOC di Jawa terdapat
kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Mataram dan Kerajaan Banten, Kerajaan
Cirebon, Kerajaan Demak dan sebagainya. Dio Bali juga terdapat kerajaan besar
berserta federasinya. Di Sumatra juga terdapat kerajaan besar seperti
Pagaroejoeng, Palembang dan Atjeh. Kerajaan-kerajaan kecil di Sumatra jauh
lebih banyak jika dibandingkan di Jawa dan Semenanjung Malaya. Di Sumatra
kerajaan besar sudah banyak yang bubar seperti Kerajaan Aru Sumatra bagian utara
dan Kerajaan Pagaroejoeng di Sumatra bagian tengah dan Kerajaan Palembang di
Sumatra bagian selatan. Yang masih eksis adalah Kerajaan Atjeh. Demikian juga
kerajaan besar di Semenanjung Kerajaan Djohor sudah lama mati suri.
Sertelah
berakhirnya kerajaan-kerajaan besar di Sumatra dan Semenanjung Malaya,
kerajaan-kerajaan kecil semakin eksis dan jumlahnya semakin banyak dari waktu
ke waktu. Hal itu juga yang terjadi di Semenanjung Malaya. Tipologi
kerajaan-kerajaan kecil yang eksis pada era Pemerintah Hindia Belanda kurang
lebih sama di Semenanjung Malaya dengan di Sumatra bagian terngah dan Sumatra
bagian utara (minus di wilayah Aceh). Pasca Traktat London 1824 (termasuk tukar
gulang Bengkulu dan Malaka), Pemerintah Hindia Belanda (Sumatra, Jawa, Borneo,
Sulawesi dan lainnya) dan Hindia Inggris (Semenanjung Malaya) di masing-masing
wilayahnya mulai membentuk cabang-cabang pemerintahan.
Di Sumatra, Pemerintah Hindia Belanda
membentuk cabang-cabang pemerintahan dengan karakateristik wilayah
masing-masing (dengan pertimbangan luas wilayah, jumlah populasi dan potensi
sumber daya alam). Pada tingkat yang lebih rendah (cabang Pemerintahan Hindia
Belanda) diangkat pemimpi lokal apakah berdasarkan monarki atau berdasarkan
federasi yang kemudian disatukan dalam wilayah yang lebih besar yang dipimpin
oleh pejabat Belanda. Di wilayah Minangkabau (baca: Sumatra Barat) terdapat
kerajaan-kerajaan dan juga federasi-federasi yang disebut laras; demikian juga
di wilayah Batak terdapat kerajaan-kerajaan dan juga federasi-federasi yang disebut
koeria. Koeria dan Laras kurang lebih sama sebagai wilayah cabang pemerintahan
lokal. Sementara itu di Semenanjung Malaya, Pemerintah Hindia Inggris juga
membentuk cabang-cabang pemerintahan namun ada perbedaan dengan di Sumatra. Di
Semenanjung Malaya terdapat koloni khusus seperti pulau Penang dan pulau Singapoera
yang bebeda dengan wilayah-wilayah lainnya di daratan seperti Selangor, Negeri
Sembilan dan Djohor. .
Tunggu
deskripsi lengkapnya
Kerajaan-Kerajaan di Nusantara
hingga Era Hindia Belanda: Situasi Kerajaan-Kerajaan pada Masa Kini
Tunggu
deskripsi lengkapnya
*Akhir Matua Harahap,
penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga
ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat
(1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di
seputar rumah–agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel
di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya
jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang
memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia.
Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang
sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com
