*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini
Ada dua anggota dewan kota (gemeenteraad)
semasa Pemerintah Hindia Belanda. Satu di Medan dan satu di Padang. Sebelum ini
sudah dideskripsikan yang di Medan. Sekarang dideskripsikan yang di Padang.
Uniknya keduanya berasal dari (afdeeling) Angkola Mandailing (kini Tapanuli
Bagian Selatan). Abdoel Hakim di Padang pernah menjadi Locoburgemeester (Wakil
Walikota).
Dr.
Abdoel Hakim seorang dokter menjadi Wali Kota Padang periode 1947–1949. Sebelumnya,
ia pernah menjabat Wakil Wali Kota Padang Loco-Burgemeester Padang pada masa
pemerintahan Hindia Belanda periode 1931–1942. Ia tercatat sebagai pembina
Kongres Jong Sumatranen Bond di Padang. Lulus dari Sekolah Dokter Djawa pada
1905, Abdoel Hakim pertama kali ditempatkan di Padang Sidempuan, kampung
kelahirannya. Pada 1910, ia dipindahkan ke Binjai. Lalu, ia sempat bertugas di
Tanjung Pura. Kariernya di Sumatra Barat dimulai pada 1919. Ia ditugaskan untuk
mengepalai dinas kesehatan setempat. Pada 1921, ia terpilih sebagai anggota
Dewan Kota (Gemeenteraad) Padang. Ia terus terpilih sebagai anggota dewan
hingga 1942 (kecuali dari tahun 1934 sampai 1938 karena cuti). Freek Colombijn
mencatat perannya sangat penting karena kepribadiannya disukai oleh para
anggota dewan dari kalangan orang Eropa sehingga mereka menjadi lebih bersedia
untuk mendengar anggota dewan pribumi. Pada 1923, ia sempat dipindahkan ke Boyolali
dan Labuhan Deli. Setahun berikutnya, ia kembali ditugaskan ke ke Padang
sebagai kepala dinas kesehatan Padangsche Benedenlanden. Pada 1931, ia diangkat
sebagai Wakil Wali Kota Padang. Ia memegang jabatan ini sampai tahun 1942. Saat
Agresi Militer Belanda I, Abdoel Hakim dilantik menjadi Wali Kota Padang
mengisi kekosongan pimpinan setelah tertembaknya Wali Kota Bagindo Aziz Chan
pada 19 Juli 1947. Sebagai wali kota, ia mendukung negara Indonesia federal. (Wikipedia)
Lantas bagaimana sejarah Abdoel Hakim di
Gemeenteraad Padang? Seperti disebut di atas ada duan ama Abdoel Hakim. Anggota
dewan kota di Padang pernah menjadi wakil wali kota. Suatu posisi untuk pribumi
yang jarang terjadi kecuali Loco Burgemeester di Padang dan Loco Burgemeester
di Batavia. Lalu bagaimana sejarah Abdoel Hakim di Gemeenteraad Padang? Seperti
kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan
dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber
tempo doeloe.
Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan
bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan
menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama
yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan
majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai
pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi
(analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua
sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya
sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di
artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan
saja*.
Abdoel Hakim di Gemeenteraad Padang; Loco Burgemeester
di Padang dan Loco Burgemeester di Batavia
Apakah ada anggota dewan kota (gemeenteraad) menjadi
wali kota (burgemeester)? Tampaknya belum pernah diketahui, apa lagi sebaliknya.
Lantas apakah ada anggota dewan kota menjadi wakil wali kota
(locoburgemeester)? Tentu saja. Pertanyaannya apakah ada anggota dewan kota
dari golongan pribumi yang menjadi wakil wali kota? Nah, ini yang akan
dideskripsikan.
Dalam sejarah gemeente dan gemeenteraad dalam konteks desentralisasi (yang
dimulai sejak tahun 1903), awalnya para anggota ditunjuk (diangkat) menjadi anggota
dewan. Lalu dalam perkembangannya para anggota dapat dipilih melalui
(mekanisme) pemilihan. Ketua dewan kota (gemeenteraad) awalnya adalah Asisten
Residen. Dalam hal ini wali kota (burgemeester) belum ada, tetapi kemudian peran
Asisten Residen di dalam gemeente digantikan dengan pengangkatan burgemeester
secara definitive. Pada tahap ini praktek desentralisasi lebih maju. Di gemeenteraad
sendiri, kemudian dipilih wethouder sebagai wakil ketua dewan di dalam
gemeenteraad (jumlahnya sesuai golongan anggota). Wethouder ini tentu saja
tidak menjadi otomatis menjadi wakil wali kota (loco burgemeester). Selanjutnya
dibentuk fungsi loco burgemeester. Yang diangkat menjadi loco burgemeester
haruslah wethouder. Artinya, anggota dewan kota dalam hal ini, tidak lagi hanya
fungsi legislative, tetapi juga fungsi eksekutif (sebagaimana burgemeester yang
secara teknis adalah eksekutif, tetapi juga menjalankan fungsi legistif sebagai
ketua di dewan kota).
Asisten Residen (juga Burgemeester) sudah pasti jatah
orang Eropa/Belanda. Tidak pernah diketahui ada golongan non Eropa/Belanda menempati
posisi tersebut. Demikian juga jabatan loco burgemeester biasanya adalah orang
Eropa/Belanda. Akan tetapi dalam perkembangannya, golongan pribumi juga dapat
mencapainya. Yang pertama untuk posisi jabatan loco burgemeester ini adalah MH
Thamrin di Gementee Batavia. Bagaimana dengan di gemeente lainnya?
Posisi yang biasanya diisi oleh orang Eropa/Belanda sudah ada golongan
pribumi yang mencapainya. Pada tahun 1860 Sati Nasoetion alias Willem Iskandern
diangkat menjadi kepala sekolah guru pemerintah (akta guru lulusan Belanda).
Lalu kemudian menyusul Ismangoen Danoe Winoto pada tahun 1886. Posisi Ismangoen
bahkan jauh di atas Asisten Residen, yakni sebagai pejabat hubungan pribumi di
Batavia (di Civiel Department). Lalu kemudian menyusul dokter-dokter pribumi
lulusan Belanda (sebagai dokter setara dokter Eropa/Belanda). Radjioen Harahap
gelar Soetan Casajangan pada tahun 1918 diangkat menjadi asisten Inspektur Pribumi.
Demikian seterusnya seperto Dr Hoesein Djajadiningrat yang menjadi pimpinan
sekolah tinggi hukum (Rechthoogeschool) di Batavia. Namun pribumi tetap tidak
pernah menjadi pemimpin pemerintahan setingkat Asisten Residen maupun Burgemeester.
Dalam konteks pemerintahan Pemerintah Hindia Belanda, jabatan strategis
haruslah orang Eropa/Belanda (termasuk Asisten Residen/Burgemeester).
Jabatan Loco Burgemeester selain di Gementee Batavia,
juga ada di gemeente-gemeente lain seperti di Semarang, Padang, Palembang dan
di Medan. Seperti disebut di atas, pada tahun 1929 di Gemeente Batavia adalah
MH Thamrin, yang pernah menjadi anggota dewan kota (gemeenteraad) Batavia. Siapakah
loco burgemester orang pribumi kedua di Hindia Belanda?
Di gemeente Medan, jabatan Burgemeester dimulai pada tahun 1918.
Burgemeester Medan pada tahun 1930 adalah D Mackay dan loco burgemeester adalah
J de Waard. Pada tahun 1930 ini di Gemeenteraad dipilih tiga wethouder, dimana
dua diantaranya orang Eropa/Belanda dan satu pribumi yakni Abdoel Hakim yang baru
pertama kali terpilih sebagai anggota dewan kota. Usia Abdoel Hakim masih 25
tahun. Sementara itu di gemeente Padang yang menjadi loco burgemeester adalah C.
Hoogenboom.
Dalam rapat gemeente Padang 5 November 1931dibicarakan
perihal pengangkatan locomeester kedua (lihat Sumatra-bode, 06-11-1931). Rapat yang
dipimpin Burgemeester itu, ada yang mengusulkan nama anggota dewan yang baru
terpilih (dan akan duduk di dewan), A Rompies untuk diusulkan menjadi
locoburgemeester kedua (pernah menjadi locoburgemeester kedua di Soerabaja).
Namun ada yang mempertanyakan apakah orang yang berada di luar dewan dapat diusulkan?
Pertanyaan ini merujuk pada akan kehadiran A Rompies. Juga ada yang mengusulkan
nama Abdoel Hakim yang juga wethouder dan dan M Passer serta van Schreven di
gemeenteraad Padang.
Ketua yang memimpin rapat (yang juga Burgemeester), Mekel hanya bisa
menunjukkan sepucuk surat dari penasihat desentralisasi yang tampaknya
dimaksudkan, sebagai suatu peraturan, untuk mempertimbangkan seorang anggota dewan,
dan lebih disukai pegawai negeri, untuk posisi ini. A Rompies belum lama di
Padang, sebelum itu di Soerabaja. A Rompies adalah Chef Comptabiliteit (kepala
perbendaharaan pemerintah) yang baru ditempatkan di Padang (dari Sierabaja). Dr
Abdoel Hakim dan A Rompies adalah sama-sama pegawai negeri. Dr Abdoel Hakim
adalah kepala dinas kesehatan di Padang. M Passer adalah seorang pengusaha di
Padang (Firma M Passer en Zonen).
Lantas siapa yang akan dipilih untuk menjadi
locoburgemeester kedua di gemeente Padang? Syarat untuk posisi ini adalah
anggota dewan dan lebih disukai pegawai pemerintah. Yang jelas locoburgemeester
C Hoogenboom. Ini menjadi terbuka untuk posisi Locoburgemeester pertama dan Locoburgemeester
kedua. Akhirnya diketahui yang terpilih adalah M Passer dan Abdoel Hakim.
Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 09-12-1931: ‘Wakil
Walikota Padang. Sebuah laporan resmi menyatakan bahwa Mr. C. Hoogenboom telah
mengundurkan diri sebagai wakil walikota (locoburgemeester) Padang dan
digantikan oleh M. Passer, anggota dewan kota Padang, sedangkan untuk
locoburgemeester kedua adalah Dr. Abdoel Hakim’.
Apa yang membuat Dr Abdoel Hakim dipilih menjadi
locoburgemeester di Gemeente Padang? Tentulah hal itu menarik diperhatikan.
Selama ini yang diketahui orang pribumi yang menjadi locburgemeester adalah MH
Thamrin di gemeente Batavia. Dalam hal ini Abdoel Hakim terpilih, tidak hanya
memenuhi syarat anggota dewan apalagi dengan latar belakang pegawai pemerintah.
Tentu pula tidak karena Abdoel Hakim sebagai Wethouder.
Mohamad Husni Thamrin lahir tahun 1894. MH Thamrin memulai pendidikan
sekolah dasar Eropa (ELS) di Batavai dan lulus tahun 1910. Pada tahun ini juga
MH Thamrin lulus ujian masuk sekolah Gymnasium Willem III (lihat Het nieuws van
den dag voor Nederlandsch-Indie, 23-04-1910). Satu angkatan dengan MH Thamrin
yang diterima di sekolah elit ini adalah Raden Hilman Djajaningrat. Setelah
lulus HBS di GW III, MH Thamrin mengikuti pendidikan pembukuan Diploma-A. Pada
tahun 1917 MH Thamrin lulus ujian pembukuan (boekhouden) di Batavai (lihat De
Preanger-bode, 22-02-1917). Dalam pemilihan umum tahun 1918, nama MH Thamrin
muncul sebagai salah satu kandidat untuk anggota dewan kota (gemeenteraad)
Batavia (lihat Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 25-07-1918), Uniknya
ayahnya, Thamrin Mohamad Tabri yang pernah menjadi anggota dewan juga termasuk
dalam daftar kandidat. Ayah dan anak tampaknya harus bertarung untuk
mendapatkan kursi di Gemeenteraad Batavia. MH Thamrin lalu terpilih sebagai
anggota dewan (lihat Bataviaasch nieuwsblad, 25-09-1919).
Abdoel Hakim lahir di Padang Sidempoean. Pada tahun
1898 lulus sekolah ELS di Padang Sidempoean dan kemudian melanjutkan studi di
sekolah kedoktera di Batavia (Docter Djawa School). Teman seangkatannya masuk,
selain Abdoel Karim dari Padang Sidempoean, juga Tjipto Mangoekoesoemo dari
Pati. Abdoel Hakim, Abdoel Karim dan Tjipto Mangoekoesoemo sama-sama lulus
ujian akhir dan mendapat gelar dokter djawa pada tahun 1905.
Tunggu deskripsi lengkapnya
Loco Burgemeester di Padang dan Loco Burgemeester di
Batavia: Abdoel Hakim dan MH Thamrin
Tunggu deskripsi lengkapnya
*Akhir Matua Harahap,
penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga
ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat
(1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di
seputar rumah–agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel
di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya
jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang
memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia.
Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang
sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com
