*Untuk melihat semua artikel Sejarah Madura dalam blog ini Klik Disini
Sejarah pemerintahan di pulau Madura, bukan
baru, tetapi memiliki sejarah yang lama, bahkan sejak era Singhasari/Madjapahit.
Namun sejarah baru di pulau Madura dimulai pada era Pemerintahan VOC/Belanda.
Pada awal terbentuknya Pemerintah Hindia Belanda, Inggris sempat menyerang Madura
pada tahun 1811. Pada tahun 1824 para pemimpin local di pulau Madura berikrar
untuk membantu Pemerintah Hindia Belanda dalam berbagai perang. Sejak itu situasi
dan kondisi pemerintahan di (pulau) Madura berada pada tahap lebih lanjut yang mengubah
sejarah pemerintahan di pulau Madura.
Perjalanan
sejarah Madura dimulai dari perjalanan Arya Wiraraja sebagai Adipati pertama di
Madura pada abad 13, diangkat oleh Raja Kertanegara dari Singosari, tanggal 31
Oktober 1269. Dalam kitab Nagarakertagama terutama pada tembang 15, mengatakan
bahwa Pulau Madura semula bersatu dengan tanah Jawa, ini menujukkan bahwa pada
tahun 1365an orang Madura dan orang Jawa merupakan bagian dari komunitas budaya
yang sama. Pemerintahannya berpusat di Batuputih Sumenep, merupakan keraton
pertama di Madura. Di Batuputih yang kini menjadi sebuah Kecamatan kurang lebih
18 Km dari Kota Sumenep, terdapat peninggalan-peninggalan keraton Batuputih,
antara lain berupa tarian rakyat, tari Gambuh dan tari Satria. Sekitar tahun
900-1500, pulau ini berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Hindu Jawa
timur seperti Kediri, Singhasari, dan Majapahit. Di antara tahun 1500 dan 1624,
para penguasa Madura pada batas tertentu bergantung pada kerajaan-kerajaan
Islam di pantai utara Jawa seperti Demak, Gresik, dan Surabaya. Pada tahun
1624, Madura ditaklukkan oleh Mataram. Sesudah itu, pada paruh pertama abad
kedelapan belas Madura berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda (mulai 1882),
mula-mula oleh VOC, kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat
pembagian provinsi pada tahun 1920-an, Madura menjadi bagian dari provinsi Jawa
Timur (Wikipedia)
Lantas bagaimana sejarah pemerintahan di pulau
Madura? Seperti disebut di atas sejarah Madura adalah sejarah yang jauh sejak
masa lampau. Dalam hal ini rezim pemerintahan berubah sejak era VOC, kemudian
pada era Pendudukan Inggris hingga Pemerintah Hindia Belanda. Tidak sampai
disitu juga masih berlanjut pada era RIS dan NKRI. Lalu bagaimana sejarah pemerintahan
di pulau Madura? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan
meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo
doeloe.
Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan
bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan
menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama
yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan
majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai
pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi
(analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua
sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya
sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di
artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan
saja*.
Pemerintahan di Pulau Madura; Sejak Era VOC,
Pendudukan Inggris hingga Pemerintah Hindia Belanda
Sistem pemerintahan di Indonesia (baca: Hindia
Belanda) berawal dari terbentuknya penguasaan wilayah oleh kerajaan/maskapai
perdagangan. Di Hindia Belanda dimulai ketika ada perebutan pengaruh, terutama
antara Belanda dan Inggris. Hingga berakhirnya maskapai perdagangan Belanda
(VOC) tahun 1799, wilayah Hindia Timur adalah wilayah Indonesia sekarang (minus
wilayah Bengkoeloe dan wilayah pulau Timor bagian timur). Dalam hal ini
termasuk wilayah Madura (pulau Madura dan pulau-pulau di sekitar) yang secara
defacto sejak tahun 1707 pulau Madura telah menjadi bagian wilayah VOC.
Kehadiran Belanda pertama kali di Hindi Timur bermula pada saat mana
ekspedisi Belanda pertama yang dipimpin Cornelis de Houtman (1595-1597). Dalam
ekspedisi pertama ini pelaut-pelaut Belanda mendapat perlawanan di wilayah
Madura di (kerajaan) Arosbaya. Sejak inilah wilayah Madura dapat dianggap
penting bagi Belanda seiring dengan pembentukan maskapai perdagangan Belanda
(VOC). Oleh karena secara perdagangan, pulau Madura tidak terlalu penting lagi,
pada era VOC menjadikan pulau Madura kurang terperhatikan. Namun demikian
pemerintah VOC sempat hadir di pulau Madura pada tahun 1686 yang menjadikannya
berada dibawah protektorat dengan maksud untuk mendapatkan kontrol yang lebih
baik dari pendapatan bea masuk dan ekspor, karena wilayah Madura di Sumenep dan
Pamekasan, karena Yuda Negara saat itu, telah meminta dukungan VOC melawan
Cajaya. Singkat kata, pulau Madura baru penting kembali bagi VOC pada
dekade-dekade terakhir keberadaan VOC (lihat Amsterdamse courant, 16-01-1755).
Disebutkan menurut beberapa laporan dari Inggris, Belanda akan menetapkan (secara
dejure) pulau Madura di timur laut pulau Jawa di bawah kuasa mereka, yang mana
saat wilayah pulau telah diamankan oleh seorang perwira angkatan laut tertentu.
Sebelumbnya berdasarkan Amsterdamse courant, 31-12-1754 disebutkan selama 3
hari terakhir dikabarkan Belanda telah menguasai pulau Madura di timur laut
Jawa berkat bantuan kapal perang Inggris The Onflow. Sebagaimana diketahui pada
tahun-tahun ini Pemerintah VOC tengah berselisih dengan (kerajaan) Mataram. Dalam Perang Jawa (antara Pemerintah VOC/Belanda dan
Mataram), wilayah Malang direbut VOC tahun 1767. Dalam perkembangannnya
diketahui bahwa VOC telah membentuk maskapai di pulau Madura (lihat Verhandelingen van
het Bataviaasch genootschap, der konsten en weetenschappen, 1781). Wilayah
maskapai VOC berada di di tengah dan timur pulau Madura (lihat Batavia, de
hoofdstad van Neêrlands O. Indien […] beschreeven, 1782). Pusat VOC berada
di Sumanap dengan membangun benteng tahun 1785 di (kampong) Maringan (empar mil
dari kota Sumenep).
Pada tahun 1799 VOC dinyatakan bangkrut yang
kemudian diambilalih oleh Kerajaan Belanda. Lalu segera Kerajaan Belanda
membentuk Pemerintah Hindia Belanda (1800) dimana sebagai ibu kota (tetap)
berada di Batavia. Peralihan dari non pemerintahan (era VOC) menjadi suatu
bentuk pemerintahan yang terstruktur, proses konsolidasi ini membutuhkan waktu.
Bataviasche koloniale courant, 13-07-1810: ‘Keputusan Yang Mulia, Maarschalk
van Gubernur Jenderal. Bangil 25 Juni 1810. Drost van Pasoeroean, C Vos yang
juga menjadi Drost van Soemanap melakukan perjanjian dengan para bupati’. Drost
adalah pendahulu resident. Di wilayah Madura dipekerjakan sjahbandar di
Soemanap, di pulau Talangoe, Giliang, Geginting dan Geliradja, dan di pulau
tujuh. Juga sjahbandar di pulau Sapudie, Raas, Kangian, dan lainnya di bawah Segera,
yang berada di bawah Sumanap. terkait pulau-pulau kecil.
Wilayah Madura menjadi
bagian dari Prephect (provinsi) Oost Java dengan ibu kota di Soerabaja. Struktur
organisasi Pemerintah Hindia Belanda mulai mengerucut pada era Gubernur
Jenderal Daendels (1809-1811). Satu program pemerintah pada era Daendels ini
adalah pembangunan jalan trans-Java antara Batavia hingga Panaroekan. Namun
Pemerintah Hindia Belanda berakhir karena terjadi pendudukan Inggris
(1811-1816).
Pada era pendudukan Inggris di bawah Letnan Jenderal Raffles, wilayah
administrasi prefect di Jawa (Madura) dengan 23 residentie direduksi dengan
membagi seluruh wilayah Jawa/Madura dengan membentuk 17 residentie saja.
Wilayah Madoera menjadi bagian dari Residentie Soerabaja. Di Sumanap
ditempatkan seorang pejabat (lihat Java government gazette, 11-12-1813). Pada
tahun 1815 ketika Inggris memperluas cabang-cabang pemerintahan di (pulau)
Madura terjadi resistensi dari pemimpin local di Soemanap (hal serupa juga
sebelumnya terjadi di residentie Jogjakarta pada tahun 1812). Namun pendudukan
Inggris tidak berlangsung lama karena wilayah (kekuasaan) Pemerintah Hindia
Belanda pada tahun 1816 dikembalikan kepada Kerajaan Belanda.
Setelah terselenggaranya kembali Pemerintah Hindia
Belanda (sejak 1816), secara bertahap, cabang-cabang pemerintahan dipulihkan
kembali dan juga cabang-cabang pemerintahan semakin diperluas secara horizontal
(terutama di luar Jawa) maupun secara vertical (pembentukan afdeeling-afdeeling
baru di tingkat residentie, dan seterusnya pembentukan onderafdeeeling/district
di tingkan Afdeeling.Setelah terselenggaranya kembali Pemerintah Hindia
Belanda (sejak 1816), secara bertahap, cabang-cabang pemerintahan dipulihkan
kembali dan juga cabang-cabang pemerintahan semakin diperluas secara horizontal
(terutama di luar Jawa) maupun secara vertical (pembentukan afdeeling-afdeeling
baru di tingkat residentie, dan seterusnya pembentukan onderafdeeeling/district
di tingkan Afdeeling.
Pendudukan
Inggris (terutama di Jawa) yang tidak berlangsung lama (berakhir 1816). Pemerintah
Hindia Belanda kemudian kembali berkuasa. Dalam masa konsolidasi baru ini
Komisaris Jenderal menetapkan sejumlah individu untuk mewakili pemerintah di
sejunlah tempat (semacam pendahulu Resident) termasuk di Madura yakni EJ
Roesler di Soemanap (lihat Opregte Haarlemsche Courant, 14-01-1817). Dalam
keputusan ini juga disebut untiuk posisi Superintenden Departemen Garam adalah
P Veeris.
Di wilayah (pulau) Madura juga dibentuk
cabang-cabang pemerintahan yang baru yang berlaku tanggal 21 Desemmber 1818
(lihat Bataviasche courant, 05-12-1818). Dalam perkembanganya, wilayah
residentie Soerabaya dimekarkan dengan membentuk residentie baru dengan nama
Residentei Madura en Soemanap dengan ibu kota di Soemanap). Dala, Almanak 1827
Resident Madura en Soemanap adalah FE Hardy, dimana residen dibantu seorang
sekretaris dan seorang asisten residen plus seorang kommies.
Dalam perkembangannya status Madura en Sumanap diturunkan dari Resident
menjadi Asisten residen (lihat Almanak 1831). Asisten Residen Soemanap en Pamekasan
berkedudukan di Pamekasan dan pejabat Asisten residen Madura di Bangkalan. Para
penjabat tersebut juhga dibantu oleh beberapa pemimpin local. Belum ada dewan
yang dibentuk di Madura en Sumanap. Di Residentie Soerabaja pejabat tertinggi
adalah residen dimana di wilayah residentie sudah dibentuk dewan (Landraad).
Catatan: Pada era VOC wilayajh Madura dibagi tiga wilayah: Soemanap, Pamekasan
dan Sampang. Maskapai VOC hanya terbatas di wilayah Soemanap dan Pamakesan,
sedangkan di wilayah Sampang (Madura bagian barat) berada di bawah pemimpin local
(radja). Besar dugaan kekuasan radja dikurangi setelah terjadinya perang
Inggris di Madura tahun 1815. Lalu pada era Pemerintah Hindia Belanda wilayah
Madura bagian barat direorgnisasi dimana nama wilayah diubah dari Sampang
menjadi Madura dengan ibu kota baru di Bangkalan.
Tunggu deskripsi lengkapnya
Sejak Era VOC, Pendudukan Inggris hingga Pemerintah
Hindia Belanda: Bentuk Anomali Pemerintahan di Pulau Madura?
Tunggu deskripsi lengkapnya
*Akhir Matua Harahap,
penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga
ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat
(1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di
seputar rumah–agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel
di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya
jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang
memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia.
Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang
sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com
