*Untuk melihat semua artikel Sejarah Jambi dalam blog ini Klik Disini
Implikasi permasalahan kesehatan warga di
Jambi menyebabkan munculnya kebutuhan air bersih dengan cara membangun instalasi
tali air bersih (drinkwaterleiding). Dalam hubungan ini kota Jambi belum
menjadi Kota (gemeente). Di dalam Kota/Gemeente) perencanaan kota (tata kota)
termasuk pembangunan dan pengemban air besih dilakukan melalui mekanisme dewan kota
(gemeenteraad). Kota-kota yang belum menjadi gemeente, biasanya atas inisiatif
Residen/Asisten Residen dibentuk Dana Kota, suatu komite yang didirikan untuk
menggalang dana swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota. Dana Kota
pertama dimulai di kota Medan tahun 1896 (sementara kota Medan ditingkatkan
statusnya menjadi gemeente baru tahun 1918). Bagaimana dengan di kota Jambi,
dalam hal ini khususnya terkait soal air bersih?
Kota
Jambi dibentuk sebagai pemerintah daerah otonom kotamadya berdasarkan ketetapan
Gubernur Sumatra nomor 103/1946, tanggal 17 Mei 1946. Kemudian ditingkatkan
menjadi kota besar berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1956 tentang
pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah provinsi Sumatra
Tengah. Kemudian kota Jambi resmi menjadi ibukota provinsi Jambi pada tanggal 6
Januari 1957 berdasarkan Undang-undang nomor 61 tahun 1958. Dalam sejarahnya, kota
pertama di Indonesia (sejak era Hindia Belanda) adalah Jakarta (baca: Batavia)
yang ditingkatkan statusnya menjadi kota (gemeente) pada tahun 1901. Lalu
kemudian menyusul kota (gemeente) Soerabaja tahun 1904 dan kemudian kota-kota
yang ditingkat menjadi status kota tahun 1906 adalah Bandoeng, Semarang dan
Palembang. Kota Palembang menjadi gemeente berdasarkan keputusan/beslit tanggal
1 April 1906 (Staatblad 1906 No 126). Kota Medan menjadi gemeente pada tahun
1918.
Lantas bagaimana sejarah air bersih dan krisis
air bersih masa ke masa di kota Jambi? Seperti yang disebut di atas, kota Jambi belum menjadi
Kota (gemeente) selama era Pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal ini pembangunan
instalasi air bersih di kota Jambi tidak dilakukan melalui gemeenterraad. Satu fase
dalam pengembangan air bersih di kota Jambi bermula pada pembangunan reservoir air bersih hingga era
PDAM Tirta Mayang. Lalu bagaimana sejarah air bersih
dan krisis air bersih masa ke masa di kota Jambi?. Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan
meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo
doeloe.
Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan
bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan
menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama
yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan
majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai
pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi
(analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua
sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya
sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di
artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan
saja*.
Air Bersih dan Krisis Air Bersih Masa ke Masa di
Jambi; Reservoir Air Bersih hingga Era PDAM Tirta Mayang
Pada awal pembentukan cabang-cabang Pemerintah Hindia
Belanda, secara khusus di ibu kota (hoofdplaats), persoalan tata ruang kota
(perencanaan kota) menjadi salah satu prioritas. Hal ini karena ibu kota (Resisidenti,
Afdeeling/onderafdeeling) telah dijadikan sebagai pusat pemerintahan, yang
dengan sendirinya terbentuk pusat perdagangan, dan pusat orang-orang Eropa.
Satu yang pertama terbentuk dengan cepat adalah jaringan jalan kota, karena
terkait dengan pengembangan wilayah kota yang menghubungkan satu area dengan
area lain di dalanm kota. Setelah itu adalah soal kesehatan masyarakat dan lingkungan
dan pembangunan sekolah. Kelanjutan kesehatan dan lingkungan dalam meningkatkan
status kesehatan masyarakat tidak hanya pengadaan fasilitas kesehatan dan dokter
juga berimplikasi pada kebutuhan air bersih.
Kota Jambi, secara teknis baru dimulai pasca ditiadakannnya otoritas
Sultan (Djambi) dan pembentukan cabang Pemerintah Hindia Belanda di Jambi pada
tahun 1905 (wilayah Jambi dipisahkan dari residentie Palembang dengan membentuk
residentie barua Residentie Djambi dengan ibukota di kota Djambi; pusat Eropa bergeser
dari Moeara Kompeh ke kota Djambi). Properti pemerintah yang sudah ada adalah
garnisun militer dan bangunan-bangunan dengan kantor dan perumahan pejabat
sipil (Residen dan bawahannya) dan perumahan para perwira. Para swasta yang
awalnya di Moeara Kompeh dan Palembang mulai secara perlahan bergeser ke kota
Djambi.Sementara itu anggaran pemerintah (Residentie) meliputi seluruh provinsi/residentie
yang terbagi ke dalam berbagai pos pengeluaran. Untuk pembangunan kota, pos
yang ada umumnya yang terkait dengan fasilitas elementer, kantor dan Gedung pemerintah,
pembangunan pelabuhan dan pembangunan jalan dan jembatan kota dan juga
fasilitas telekomunikasi (masih telegraf). Kota Djambi mulai menunjukkan bentuknya.
Kota-kota yang terbilang awal di pulau Sumatra jumlahnya hanya sedikit. Pada
tahun 1880 di pulau Sumatra baru terbentuk tiga kota besar: Padang, Palembang
dan Padang Sidempoean. Seperti halnya kota Djambi pada tahun 1905, kota Medan
baru mulai terbentuk pada tahun 1876. Kota yang juga terbilang lebih awal
seperti Bengkoelen, Fort de Kock dan Tandjoeng Pinang dan Telok Betoeng, namun
dalam perkembangannya berjalan sangat lambat. Pada tahun 1880 ibu kota
Residentie Tapanoeli direlokasi dari Sibolga ke Padang Sidempoean karena fasilitasnya
yang lebih lengkap (namun hanya berlangsung selama lima tahun sebagai ibu kota
dan Kembali relokasi ke Sibolga). Bahkan pada tahun 1880 Kota Padang Sidempoean
sudah terbilang kota kedua terbesar di Sumatra setelah Padang, karena sudah memiliki
fasilitas lengkap, jalan-jalan kota, Gedung pemerintahan, empat sekolah
pemerintah dan bahkan terdapat satu sekolah guru (kweekschool). Dalam hal ini
pembangunan kota Djambi di pulau Sumatra terbilang yang terakhir (Bersama dengan
Kota Radja/Banda Atjeh).
Dalam pembangunan awal suatu kota, anggaran
pemerintah cukup dominan. Namun seiring dengan waktu alokasinya relative menurun
karena kebutuhan yang meningkat di luar kota. Seiring dengan pertumbuhan kota dan
semakin banyaknya orang Eropa dan kota menjadi pusat perdagangan yang penting
maka kebutuhan sekunder kota, yang awalnya diiinisiasi pemerintah kemudian
muncul partisipasi warga/para pengusaha. Hal ini karena kota belum menjadi
suatu Kota (Gemeente, suatu kota otonom) karenanya tidak memiliki anggaran sendiri
(dan hanya termasuk dalam anggaran daerah. Inisiatif penggalangan dana
pembangunan kota (non pemerintah ini) awalnya bermula di kota Medan pada tahun
1896 dengan dibentuknya Gemeente Fonds. Konsep inilah yang kemudian terbentuk
di kota Djambi.
Gemeente Fonds di Medan adalah suatu komite penggalangan
dana yang anggotanya para pengusaha baik orang Eropa maupun non Eropa, termasuk
Sultan Deli. Para pengusaha Eropa antara lain yang memilikin cabang dan pusat
di kota Medan, seprti perusahaan perkebunan dan perusahaan perdagangan. Dua pengusaha
Cina terkenal di Medan adalah Tjong Jong Hian dan Tjong A Fie. Mereka inilah yang
tergabung dalam Gemeente Forns melakukan sharing en caring di dalam
pengembangan kota. Pemerintah sendiri hanya berdungsi sebagai pengaruh dan pembuat
kebijakan (hingga terbentuknya drawn kota/gemeenteraad). Pada saat kota Medan
menjadi gemeente pada tahun 1906, kota sendiri sudah memiliki bentuk kota yang
sebenarnya. Anggaran sendiri pada Gemeente baru menjadi mengalami percepatan
dalam pengembangan kota. Ini berbeda dengan kota Djambi, dimana sudah dibentuk
Gemeente Fonds tetapi statusnya tidak pernah menjadi gemeente.
Gemeente Fonds di kota Djambi awalnya nyaris tidak
menemui hambatan dalam turut serta berpartisipasi dalam pembangunan kota. Boleh
jadi karena kebutuhan anggaran masih dapat ditangani seperti pembangunan jalan
dan jembatan serta taman-taman kota. Persoalan drainase kota juga membutuhkan
anggara baru yang segera harus ditangani (jika tidak ingin terbebas dari banjir
di musim hujan). Untuk kebutuhan sekunder seperti elektrik biasanya menjadi
konsesi bagi swasta baru. Salah satu kebutuhan sekunder yang harus
direalisasikan di kota Jambi adalah soal air bersih, karena kerap terjadi wabah
disentri. Persoalan inilah yang kemudian menjadi penyebab munculnya gagasan dari
gemeente fonds untuk membangun falitas air bersih (drink-waterleiding) tahun 1926.
Di Medan pada tahun 1911 saat mana Gemeenteraad mengusulkan pembangunan
fasilitas air bersih, mulai dilakukan dengan pembangunan water leiden dengan
membangun tali air (pipa) dari bak penampungan di area Sibolangit yang
dialirkan ke kota Medan. Awalnya berjalan baik, namun kapasitasnya kemudian
tidak dapat memenuhi kebutuhan kota yang terus meningkat, apalagi bak penambungan
di pegunungan ada kalanya jebol. Lalu untuk mengatasinya muncul swasta baru dengan
nama NV Aer Beresih. Perusahaan swasta menolong persoalan kebutuhan kota. Lalu
bagaimana dengan di Djambi? Yang jelas tidak memiliki sumber air bersih (mata
air) yang cukup dekat di pegunungan (bayangkan Batavia sendiri harus menarik pipa
air dari gunung Salk di Buitenzorg). Gemeente Fond Djambi mulai melihat
kesulitannya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Sebab kebutuhan air besih sudah
sangat mendesak. Persoalan kota Palembang juga mirip kota Djambi, tetapi kota
Padang dapat dengan mudah menarik pipa dari sumber air bersih di pegunungan.
Peta 1938
Kota Jambi sendiri memiliki kelebihan air, Sungai
Batanghari sangat mendukung moda transportasi perdagangan pelayaran sungai,
tetapi kota Jambi sangat langka untuk kebutuhan sumber air bersih. Penggunaan
teknologi pengolahan air tidak muara, membangun fasilitasnya membutuhkan dana
besar, lebih-lebih harus menggunan tower distribusi (reservoir).
Tunggu deskripsi lengkapnya
Reservoir Air Bersih hingga Era PDAM Tirta Mayang;
Mengapa Begitu Penting di Kota Jambi?
Tunggu deskripsi lengkapnya
*Akhir Matua Harahap,
penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga
ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat
(1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di
seputar rumah–agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel
di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya
jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang
memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia.
Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang
sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com
