Saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang dibui karena menista agama, Djarot Saiful Hidayat mengambil sendiri dana operasional bulanan yang jumlahnya sekitar 5 milyar rupiah per bulan.
Pengambilan dana operasional ini dibenarkan oleh Saefullah yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah.
“Kalau beliau (Dj) ya single (sendiri). Mau dipakai semuanya boleh, itu hak konstitusi bilang begitu,” kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta, sebagaimana diwartakan beritasatu, Selasa (20/6).
Meski tindakan Djarot ini dibenarkan oleh undang-undang, banyak pihak mempertanyakan hal ini. Pasalnya, saat menjabat sebagai Gubernur, Ahok juga tidak memanfaatkannya sendirian. Ahok membagikan dana operasional tersebut kepada Wali Kota dan unsur pemerintahan lainnya.
“Penggunaan dana operasional Gubernur oleh Djarot memang dipertanyakan banyak pihak. Karena sejak Djarot jadi Gubernur DKI, penggunaan dana operasional menjadi satu pintu. Tidak seperti era Ahok yang membagi-bagikan dana operasional kepada jajarannya untuk digunakan membantu warga dan kegiatan lain yang membutuhkan pendanaan.” lanjut laporan beritasatu tersebut.
Sebagaimana diketahui, seorang Kepala Daerah memiliki hak menggunakan dana operasional sebesar 1 persen jika pemasukan di daerah tersebut sebanyak 500 miliar rupiah.
Karena DKI Jakarta memiliki pemasukan di atas 1 triliun per tahun, maka Kepala Daerah hanya diizinkan menggunakan dana operasional sebanyak 0,15 persen per tahun.
Jika mengacu pada laporan Pemasukan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta pada tahun 2015 sebesar 44 triliun rupiah per tahun,maka Gubernur berhak mendapatkan sekitar 60 miliar pertahun atau sekitar 5 miliar per bualan, sebesar 0,15 persen dari PAD. [Mbah Pirman/Tarbawia]
Terimakasih telah membaca di Aopok.com, semoga bermanfaat mulai lah buat iklan gratis di Iklans.com dan lihat juga di situs berkualitas dan paling populer Piool.com, peluang bisnis online Topbisnisonline.com dan join di komunitas Topoin.com.
