*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini
Pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan
Indonesia diproklamasikan di Djakarta. Setelah UUD diselesaikan, lalu diangkat pejabat
pemerintah Indonesia. Kemudian dibentuk suatu komite terdiri para pemimpin
Indonesia yang disebut KNIP sebagai representasi dewan di Indonesia. KNIP ini
menjadi semacam dewan pusat (Volksraad) semasa Pemerintah Hindia Belanda.
Komite
Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk berdasarkan Pasal IV, Aturan
Peralihan, UUUD 1945 dan dilantik serta mulai bertugas 29 Agustus 1945. KNIP
merupakan Badan Pembantu Presiden, terdiri pemuka-pemuka dari berbagai golongan
dan daerah-daerah termasuk mantan anggota PPKI. KNIP diakui sebagai cikal bakal
badan legislatif di Indonesia, sehingga diresmikan menjadi Hari Jadi DPR RI. Pada
formasi pertama, terdiri 137 orang, sebagai pimpinan adalah: Mr. Kasman
Singodimedjo – Ketua; Mas Sutardjo Kertohadikusumo – Wakil Ketua I; Mr. J.
Latuharhary – Wakil Ketua II; Adam Malik – Wakil Ketua III. Pekerjaan
sehari-hari KNIP dilakukan oleh Badan Pekerja, dipilih dikalangan anggota, bertanggung
jawab kepada KNIP. Badan Pekerja dibentuk 16 Oktober 1945 diketuai Sutan
Sjahrir dan penulis Soepeno beranggotakan 28 orang. Pada tanggal 14 November
1945, Sutan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri, sehingga BP-KNIP diketuai
oleh Soepeno dan penulis dr. Abdul Halim. Kemudian pada tanggal 28 Januari
1948, Soepeno diangkat menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda pada Kabinet
Hatta I, sehingga ketua adalah Mr. Assaat Datu Mudo, dan penulis tetap dr.
Abdul Halim. Pada tanggal 21 Januari 1950, Mr. Assaat diangkat menjadi
Pelaksana Tugas Presiden Republik Indonesia dan dr. Abdul Halim diangkat
menjadi Perdana Menteri, serta sebagian besar anggauta BP-KNIP diangkat menjadi
Menteri dalam Kabinet Halim. (Wikipedia)
Lantas bagaimana sejarah Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP) dan Badan Kerja? Seperi disebt di atas, badan semacam
dewan (Volksraad) semasa Pemerintah Hindia Belanda dibentuk segera setelah proklamasi
kemerdekaaan Indonesia. KNIP menjadi dewan pada awal era Republik Indonesia. Lalu
bagaimana sejarah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Badan Kerja? Seperti
kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah
pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri
sumber-sumber tempo doeloe.
Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan
bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan
menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama
yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan
majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai
pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi
(analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua
sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya
sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di
artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan
saja*.
Sejarah Dewan di Indonesia (30): Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP) dan Badan Kerja; Dewan Awal Era Republik Indonesia
Segera setelah kemerdekaan Indonesia
diproklamasikan, undang-undang dasar segera disagkan yang kemudian diangkat
Presiden dan Wakil Presiden serta para kepala pemimpin daerah (gubernur). Selanjutnya
Presiden Ir Soekarno dan Wakil Presiden Drs Mohamad Hatta menyusun kabinet pemerintahan.
Pada
tanggal 2 September 1945 diumumkan nama-nama anggota kabinet. Dalam daftar
kabinet yang diumumkan ini posisi Menteri Penerangan adalah Mr Amir
Sjarifoeddin Harahap. Tiga tokoh sejaman inilah (sejak 1928 berjuang) yang dapat dikatakan the
founding father Indonesia.
Untuk fungsi legislative kemudian dibentuk Badan Kerja yang anggotanya diresmikan tanggal 16 Oktober 1945.
Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sendiri terdiri dari 137 orang,
dimana yang bertindak sebagai pimpinan adalah Mr Kasman Singodimedjo (Ketua); Mas Sutardjo Kertohadikusumo (Wakil Ketua I);
Mr J. Latuharhary (Wakil Ketua II); dan Adam Malik (Wakil Ketua III). Sedangkan
Badan Kerja KNIP Soetan
Sjahrir sebagai ketuanya (lihat Het dagblad: uitgave van de Nederlandsche
Dagbladpers te Batavia, 31-10-1945). Anggota
lainnya dari Badan Kerja Dr. Soedarsono, Mr Sjafroedin Prawiranagara, Dr Soenaria Kolopaking, Adam
Malik, kepala kantor berita republik, Antara; Hindromartono, mahasiswa
kedokteran Tajoeddin, Soepeno, S Mangoesarkoro, Wahid Hashim dan perwakilan
dari Cina, Mr Tan Ling Djie. Tidak ada ekstremis radikal (komunis) di badan
kerja. Anggota paling kiri adalah Adam Malik; Tan Ling Djie adalah anggota yang
paling moderat.
Situasi dan kondisi yang semakin genting (seiring
dengan semakin menguatnya Belanda/NICA di Batavia, bentuk pemerintahan diubah
dari cabinet presidensial menjadi cabinet parlementer (seiring dengan
terbentuknya badan pekerja dan KNIP). Kabinet lama dibubarkan dan ketua badan kerja
Soetan Sjahrir ditunjuk Presiden Soekrno untuk menjadi ketua formatur.
Pada tanggal tanggal 14 November 1945 kabinet baru dibentuk yang mana
sebagai Perdana Menteri Soetan Sjahrir. Dalam kabinet baru ini hanya Mr Amir
Sjarifoeddin Harahap yang tetap bertahan (dari cabinet lama). Posisinya tetap sebagai
Menteri Penerangan dan juga secara definitif merangkap sebagai Menteri
Pertahanan/Keamanan Rakyat (posisi yang sebelumnya dijabat oleh Presiden
Soekarno). Dalam hal ini Soetan Sjahrir juga merangkap sebagai Menteri Luar
Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Dalam kabinet parlementer yang pertama ini (Kabinet Sjahrir), juga
terdapat tiga menteri baru yakni Mr Todoeng
Harahap gelar Soetan Goenoeng Moelia, Ph.D sebagai Menteri Pendidikan dan Ir
Soerachman senagai Menteri Keuangan serta Mr Soewandi (mantan sekretaris badan
kerja yang pertama).
Dalam perkembangannya badan
kerja ini selanjutnya akan direorganisasi yang mana jumlahnya terdiri dari 25 anggota yang mana delapan
diantaranya masing-masing perwakilan delapan daerah (lihat Het dagblad :
uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 27-11-1945).
Diantara 17 orang antara lain Soedarsono, Adam Malik, Soebadijo,
Sjafroedin Prewiranagara, Soekarni, Abdoel Halim, Assaat, Soepeno, mej.
Soesilowati, dari golongan Islam Natsir dan J Wibisono, golongan Kristen
Johannes Leimena, empat dari nationaal-democraten Mangoensarkoro, Soetan
Makmoer, Soenarjo en Pardi dan satu orang mewakili Chineesche Tan Lieng-djie.
Setelah perubahan ini hanya tinggal Mr Amir Sjarifoeddin Harahap anggota badan
kerja yang menjadi anggota kabinet. Dalam badan kerja hanya satu perempuan (ny.
Soesilowati) sedangkan yang termuda adalah Abdoel Halim (lahir 1911) dan Adam
Malik lahir 1917 (28 tahun).
Badan
Kerja KNIP ibarat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa kini, sedangkan KNIP
sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jumlah anggota Badan kerja masih
25 orang sedangkan anggota KNIP (termasuk anggota badan kerja) sebanyak 500
orang. Lalu ada diantara anggota KNIP dan badan kerja yang juga menteri (memang
begitulah kabinet parlementer). Kabinet bertanggungjawab kepada KNIP, sedangkan
Perdana Menteri ditunjuk Presiden untuk membentuk kabinet (mengacu pada
komposisi di parlemen).
Sejak ibu kota pemerintah Republik Indonesia pindah ke Djogjakarta pada
bulan Januari 1946 (karena tidak aman lagi di Djakarta), tekanan Belanda/NICA
yang semakin kuat menyebabkan akhirnya diadakan perundingan yang diadakan di
Linggarjati. Perundingan Linggarjati atau Perundingan Cirebon
adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa
Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia.
Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November
1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947.
Sebelum hasil perundingan
ditandatangani, KNIP bersidang dengan menghadirkan kabinet (lihat Nieuwe
courant, 07-03-1947). Disebutkan dalam sidang yang diadakan di Malang ini,
setelah para menteri (termasuk Perdana
Mentei Soetan Sjahrir) muncul mosi dari Dr Abdoel Halim (menyetujui kebijakan
pemerintah). Dalam pemungutan suara. Dari 500 anggota KNIP hadir sebanyak 399
orang. Hasil pemungutan suara adalah 284 menyetujui berbanding dua suara
(menolak). Meski demikian, anggota Masjumi dan PNI yang umumnya setuju dengan
kebijakan pemerintah, tetapi menolak rancangan perjanjian Linggadjati. Yang
juga ikut menolak adalah Ki Hadjar Dewantoro dari Taman Siswa dan Soekardjo
Wirjopranoto (non partai). Posisi pemerintahan sekarang tengah berada di
pinggir jurang. Akhirnya tekanan yang berat yang dihadapi kabinet, akhirnya
Perdana Menteri Soetan Sjahrir) menyerah dan mengembalikan mandat kepada
Presiden.
Lalu Presiden Soekarno menunjuk Mr Amir Sjarifoeddin Harahap untuk
membentuk kabinet baru. Kabinet baru ini diumumkan pada tanggal 3 Juli 1947. Satu
yang penting dalam Kabinet Amir ini adalah mengangkat Hadji Agoes Salim sebagai
Menteri Luar Negeri (yang selama ini dipegang Soetan Sjahrir). Sedangkan
Menteri Pertahanan tetap dipegang oleh Mr Amir Sjarifoeddin Harahap. Untuk
tetap menjaga keamanan rakyat (sebagai Menteri Pertahanan), Mr Amir
Sjarifoeddin Harahap mendelegasikan wewenangnya sebagai Perdana Menteri dengan
mengangkat dua Wakil Perdana Menteri (AK Gani dan Setjadjit). Satu lagi yang
penting, dalam kabinet ini masuk pendatang baru Mr Ali Sastroamidjojo sebagai
Menteri Pendidikan. Ali Sastroamidjojo (PNI) adalah sama-sama dipenjara oleh
militer Jepang di Malang.
Tunggu deskripsi lengkapnya
Dewan Awal Era Republik Indonesia: KNIP Antara Volksraad
dan DPR
Tunggu deskripsi lengkapnya
*Akhir Matua Harahap,
penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga
ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat
(1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di
seputar rumah–agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel
di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya
jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang
memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia.
Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang
sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com
