Sejarah Dewan di Indonesia (20): Gemeente Bandoeng Mulai 1906; Mengapa Peresmian Bersamaan Kota Soerabaja dan Semarang?

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Dewan di Indonesia di blog ini Klik Disini

Setelah pembentukan dewan kota (gemeenteraad)
di Batavia, Meester Cornelis dan Buitenzorg, kota-kota lain yang kemudian
diusulkan adalah Semarang dan Soerabaja. Namun dalam perkembangannya kota
Bandoeng juga dinyatakan siap untuk diberlakukan desentralisasi. Mengapa para
pegiat desentralisasi di Belanda baru menyadarinya?

Ketika
Kota Bandung Menjadi Gemeente. 1 April 2023. Sejak tahun 1889 sampai 1906,
jumlah penduduk Eropa di kota Bandung bertambah sekitar 7 kali lipat dari 339
orang menjadi 2199 orang. Secata total, penduduk Bandung di medio tersebut
bertambah dari 18.000 orang menjadi 47.491 orang. Namun, pesatnya pertumbuhan
penduduk Eropa menimbulkan masalah bagi pemerintah Bandung. Dengan adanya
pemerintahan otonom, maka tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat berkurang
dan daerah lebih mempunyai kekuasaan untuk mengatur urusannya sendiri. Pemerintah
mulai mempersiapkan landasan dan menyusun aturan-aturan tentang desentralisasi
di Hindia Belanda. Pada tahun 1903 pemerintah pusat mengesahkan UU
Desentralisasi. Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang memungkinkan
dibentuknya gemeenschappen, yaitu daerah yang mempunyai pemerintah dan mengurus
rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Decentralisatiebesluit tahun 1905,
diajukanlah 32 kota yang akan menyandang status gemeente di pulau Jawa dan
Madura, termasuk kota Bandung. Gemeente Bandung didirikan berdasarkan Surat
Keputusan 21 Februari 1906 dan Undang-undang 1 Maret 1906. Pada tanggal 1 April
1906, Gubernur Jenderal J.B. van Heutz secara resmi menetapkan kota Bandung
sebagai gemeente. (https://www.sejarahbandung.id/)

Lantas bagaimana sejarah gemeente Bandoeng mulai
1906? Seperti disebut di atas, setelah Batavia, Meester Cornelis dan Buitenzorg,
kota-kota lain diusulkan dan yang dianggap siap adalah kota Soerabaja dan kota
Semarang. Mengapa peresmian gemeente Bandoeng bersamaan dengan Soerabaja dan
Semarang? Lalu bagaimana sejarah gemeente Bandoeng mulai 1906? Seperti kata
ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan
dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber
tempo doeloe.

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan
bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan
menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama
yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan
majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai
pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi
(analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua
sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya
sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di
artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan
saja*.

Gemeente Bandoeng Mulai 1906; Mengapa Peresmian
Bersamaan dengan Soerabaja dan Semarang?

Persiapan pemberlakukan desentralisasi di tiga kota
sudah siap dan tinggal menunggu waktu untuk diresmikan. Tiga kota tersebut
adalah Batavia, Meester Cornelis dan Buitenzorg. Demikianlah yang mengemuka
saat mana Menteri Koloni, Idenburg di Tweede Kamer berbicara. Salah satu
anggota parlemen (Tweede Kamer) yang sangat intens memperhatikan masalah
desentralisasi, Mr D Fock mengajukan pertanyaan kepada Idenburg, soal
berikutnya tentang desentralisasi keuangan di Hindia (lihat De nieuwe
vorstenlanden, 09-01-1905).

Menteri Idenburg: Dalam membahas hal ini, izinkan saya menekankan bahwa
telah menjadi perhatian utama saya untuk memperkenalkan dimulainya
desentralisasi sesegera mungkin, dan bahwa saya telah menahan diri saya terikat
oleh munculnya undang-undang desemralisasi, yang telah dijelaskan. Beberapa
saat kemudian saya bersikeras pada kecepatan dan pada awalnya, diputuskan untuk
melanjutkan secara bertahap. Oleh karena itu, dalam upaya pertama- saya akui-hanya
bidang aktivitas terbatas yang ditugaskan pada dewan lokal; tetapi, begitu
permulaan dibuat, kemungkinan akan berlanjut dengan kekuatan yang lebih besar
ke arah itu. Keluhan pertama Mr Fock adalah bahwa lebih banyak pekerjaan
diharapkan dari komisari pemerintah. Saya dapat membagikannya kepada Anda, juga
mengingat kesulitan besar yang dihadapi oleh pemerintah. Regulasi sendiri dalam
hal ini: “Fakta bahwa hanya beberapa dewan yang dapat dibentuk pada tahun
1905 tidaklah mengherankan ketika diperhitungkan bahwa pekerjaan yang yang baru
dimulai pada bulan Oktober 1905, pertama-tama harus menyibukkan diri dengan
memperoleh pengetahuan tentang data mana yang dapat diperoleh, dan untuk
menentukan persetujuan untuk diserahkan kepada Gubernur Jenderal, ketika
desentralisasi diperkenalkan, setelah itu hanya ada kesempatan sampai bulan Mei
untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan konsultasi yang memakan waktu lama
dengan otoritas terkait. Jelas dengan sendirinya bahwa dengan tahun 1906
desentralisasi akan diterapkan ke lebih banyak tempat, diantaranya Soerabaja
dan Semarang yang memenuhi syarat di tempat pertama.

Dalam jawaban Idenburg di Tweede Kamer kepada Mr D
Fock, pada tahun berikutnya pemberlakuan desentralisasi yang sudah siap adalah
(kota) Soerabaja dan Semarang dan anggaran, jika beban pekerjaan dilakukan pemerintah,
diusulkan, seharusnya sudah siap pada bulan Mei tahun ini. Idenburg juga
menjelaskan bahwa Residen di Soerakarta, di Djokjakarta dan di Oostkust van Sumatra
tentang telah tercapai kesepakatan desentralisasi local dan juga pembentukan
dewan kota di kota utama Djokjakarta. Juga Idenburg menjelaskan bahwa pada saat
ini para resident sedang memproses pembentuk dewan kota di Soerabaja, Semarang,
Bandoeng, Cheribon, Magelang, Kediri, Blitar, Padang dan Makassar.

Dalam tanya jawab di Tweede Kamer tersebut, tergambar bahwa dari sejumlah
kota yang akan diberlakukan desentralisasi Soerabaja dan Semarang berada pada
tahapan yang lebih lanjut, dan diperkirakan sudah selesai bulan Mei 1905. Sementara
untuk kota-kota lain seperti Bandoeng, Cheribon dan lainnya sedang berproses. Di
luar itu, juga sudah ada pembicaraan awal dengan para residen dalam pemberlakuan
desentralisasi di Soerakarta, Jogjakart dan Oostkust van Sumatra. Untuk Jogjakarta
sendiri juga akan dilakukan di kota utama.

Dalam perkembangannya, Menteri Koloni Idenburg harus
menyerahkan posisinya kepada Menteri koloni yang baru. Pada tanggal 17 Agustus
1905 Perdana Menteri Abraham Kuyper telah digantikan oleh Th de Meester.
Yang ditunjuk sebagai Menteri Koloni adalah Mr D Fock, seorang advokat yang berpengalaman
yang pernah bekerja di Hindia Belanda yang setahun sebelumnya, seperti disebut
di atas, Mr D Fock menanyakan desentralisasi kepada Menteri Koloni Idenburg di
Tweede Kamer. Fakta bahwa soal undang-undang pemilihan yang menjatuhkan cabinet
Kuyper. Apakah soal desentralisasi akan lebih baik di Hindia dengan cabinet baru?

Dalam sidang Tweede Kamer, PM baru berbicara yang juga soal desentralisasi
dibicarakannnya (lihat Het nieuws van den dag: kleine courant, 21-09-1905).
Disebutkan proposal telah diterima dari Pemerintah Hindia untuk membentuk dewan
kota (gemeenteraad) pada tahun 1906 di Bandoeng, Cheribon, Tegal, Pekalongan,
Semarang, Soerabaja, Magelang, Kediri, Blitar. Padang, Palemhang: dan Makasser,
dan pembentukan pemerintahan local sendiri lokal untuk afdeeling Deli,
residentie Oostkust van Sumatra.

Sehubungan dengan proposal GG Hindia Belanda ke
Menteri Koloni, juga batas-batas kota yang akan diberlakukan desentralisasi
sudah selesai (lihat Soerabaijasch handelsblad, 20-10-1905). Batas wilayah Bandoeng,
Tegal, Pekalongan, Semarang, Soerabaja, Magelang, Kediri, Padang dan Makasser
telah ditetapkan lebih lanjut dalam Indisch Staatsblad 1905 No. 155, 1905 No.
212, 1905 No. 211, 1904 No. .457, 1905 No.70, 1905 No.40, 1905 No.260 dan 1905 No.60.

Bagi afd Deli, dianggap lebih baik dibentuk dewan afdeeeling untuk
seluruh afdeeling (terdiri dari onderafd Medan dan Laboean Deli bukan Belawan),
sedangkan dewan kota hanya untuk Medan, selain keadaan lokal, telah
diperhitungkan, antara lain, bahwa di daerah yang tidak dikelola secara
langsung, dimana pekerjaan dewan lokal dapat tidak pernah meluas seperti di wilayah
pemerintahan, fragmentasi pekerjaan itu harus dihindari, jika ternyata di Deli
pekerjaan di Deli cukup untuk dewan kota, selain dewan distrik, tugas itu masih
bisa dibagi. dua belas kotamadya baru dan untuk seksi Deli telah dilakukan
perhitungan dan, jika perlu, telah diberikan penjelasan tentang dana apa yang
harus disisihkan untuk setiap wilayah guna memenuhi kebutuhan pemerintahan
sendiri setempat.

Anggaran untuk kota Bandung sudah dialokasikan yang
didalamnya termasuk perincian untuk berbagao bidang kegiatan intuk kota termasukan
penanaman pohon di jalan. Tampaknya kota Bandoeng sudah selesai persiapan
gemeente dan boleh jadi proses pembentukan anggota dewan kota (gemeenteraad)
tengah berlangsung.

Tunggu deskripsi lengkapnya

Mengapa Peresmian Bersamaan dengan Soerabaja dan
Semarang? Menteri Koloni Baru Mr D Fock

Tunggu deskripsi lengkapnya

*Akhir Matua
Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak
1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta
Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun
di seputar rumah–agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis
artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang,
utamanya jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi
ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis
Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang
dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com