Oleh karena militer
Belanda sekitar pukul 10 pagi sudah di dalam kota, Jenderal Soedirman yang juga
menjadi target dalam top list tentu saja telah disusul dari belakang hingga
terjadi pertempuran ringan dan menduduki Poerworedjo. Setelah pertempuran
inilah diduga Jenderal Soedirman ditangkap lalu dibawa ke Jogjakarta.
persoalan dalam hal ini mengapa Jenderal Soedirman dan para pengawalnya begitu
mudah dikalahkan dan hanya terjadi pertempuran ringan lalu kemudian ditangkap?
Ada dua dugaan sebab yang saling terkait. Pertama pasukan militer Belanda yang
mengejar dan akan menangkap Jenderal Soedirman adalah pasukan khusus (Speciale
Troepen) dengan persenjataan lengkap dan modern. Kedua, pengawal dan pasukan
Jenderal Soedirman hanya berjumlah kecil mengingat situasi tidak terduga
terhadap serangan militer Belanda dan Jenderal Soedirman harus segera bergegas
menghindar untuk bergerilya kemudian.
mengikuti jejak Jenderal Soedirman? Ada dua dugaan sebab yang saling terkait.
Pertama, terdapat mata-mata yang memberikan petunjuk bagi militer Belanda.
Informasi dari mata-mata ini tentu masih hangat karena Jenderal Soedirman
begerak belum lama. Kedua, pasukan militer Belanda yang berada di depan dalam
memasuki lapangan terbang Magoewo dan memasuki kota Jogjakarta adalah pasukan
khusus (Speciale Troepen). Pasukan khusus ini sendiri sebagian adalah
orang-orang pribumi Jawa yang dilatih khusus. Para militer dari bilangan
pribumi Jawa ini akan mudah mengorek informasi dan juga mereka tentu paham
seluk belum jalan di seputar wilayah Jogjakarta.
Pemimpin RI di Jogjakarta Diasingkan; Bagaimana dengan Jenderal Soedirman dan TNI?
1948 para pemimpin RI yang ditangkap pada hari pertama serangan ke Jogjakarta dibawa
ke lapangan terbang Magoewo untuk kemudian diasingkan ke laur Jawa. Mereka ini
diberitakan berbagai surat kabar adalah Soekarno, Mohamad Hatta, Agus Salim,
Soetan Sjahrir, Pringgodigdo, Assaat, Soejadarma dan lainnya.
21 Desember 1948 Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D dan empat intelektual muda
lainnya telah dieksekusi oleh Belanda di Pakem. Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D
diculik di rumahnya di Kaliurang pada tanggal 19 Desember 1949. Mr. Masdoelhak
Nasution, Ph.D adalah penasehat hukum Presiden Soekarno dan Wakil Presiden
Mohamad Hatta. Commissie voor Goede Diensten (CvGD) atau Komisi Tiga Negara
(KTN) sendiri bermarkas di Kaliurang. Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D yang selama
ini berinteraksi dengan KTN sebagai wakil pemerintah. Penculikan dan pembunuhan
terhadap Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D diduga kuat untuk menjauhkan (memisahkan)
Republik Indonesia dengan KTN sehingga Belanda semakin bebas melakukan aksinya..
ini meski nama Jenderal Soedirman terdapat dalam list yang ditangkap pada
hari-hari sebelumnya tidak terberitakan sebagai bagian pemimpin yang
diasingkan. Lalu bagaimana dengan Jenderal Soedirman? Panglima Republik
Soedirman sakit parah karena penyakit yang melemahkannya dan dirawat dengan
hati-hati oleh medis Belanda (lihat Limburgsch dagblad, 22-12-1948).
Ph.D dan lima intelektual muda Republik Indonesia lainnya telah dibunuh tanggal
21 Desember; Soekarno dan Mohamad Hatta dan sejumlah pemimpin Republik Indonesia
lainnya bersiap-siap untuk diasingkan tanggal 22 Desember; di sejumlah tempat
para pemimpin lokal (kaum federalis) yang telah membentuk negara bagian melalui
siaran radio mendukung sepenuhnya tindakan pemerintah (militer) Belanda. Mereka
itu adalah Wali Negara dari Negara Jawa Timur dan Madura; Wali Negara dari
Negara Sumatra Timur, Dr. Mansoer; Wali Negara dari Negara Pasoendan Adil
Poeradiredja; Perdana Menteri Indonesia Timur Anak Agoeng Gede Agoeng; pemimpin
dari Kalimantan Soeltan Hamid (lihat Nieuwe courant, 22-12-1948).
sejumlah negara dan organisasi, antara lain: India memberikan dukung;
Negara-negara Arab (Liga Arab) mendukung Republik Indonesia; Amerika Serikat
mengecam dan meminta Dewan Keamanan PBB segera bersidang darurat; Australia
bereaksi; Inggris, Belgia dan Jerman wait and see; dan juga datang dukungan untuk
Republik Indonesia dari organisasi pembebasan dari Suraname. Surat kabar
liberal yang terbit di Amsterdam De Nieuwe Rotterdamse Courant menyatakan: ‘Belanda
harus menghadapi risiko tindakannya di Indonesia’.
Jenderal Soedirman dan lebih-lebih dengan dibrangusnya Radio Djogka maka
hubungan dengan para komandan-komandan militer yang bergerilya di berbagai
tempat menjadi terputus. Selama ini para kamondan yang berbekal walkie-talkie
peninggalan Jepang masih bisa berkomunikasi ke Markas Besar di Djogjakarta. Hingga
tanggal 22 Desember 1948 hanya Radio Kediri, satu-satunya stasiun penyiaran di
Jawa yang masih di tangan kaum republikan (lihat Trouw, 22-12-1948). Sudah
barang tentu situasi dan kondisi menjadi sulit. Pihak pemerintah Belanda
mengganggap akan terjadi demoralisasi di kalangan TNI. Apakah anggapan Belanda
itu sepenuhnya benar?
 |
| Het nieuwsblad voor Sumatra, 27-12-1948 |
terputus. Dengan ditahannya Jenderal Soedirman dan diasingkannya Soekarno ke
Parapat (sebelumnya di Brastagi) maka hubungan keduanya telah putus. Jenderal
Soedirman hanya memiliki garis komando ke Presiden Soekarno setelah sebelumnya Jenderal
Soedirman berseteru dengan Menteri Pertahanan (yang dirangkap Perdana Menteri
Mohamad Hatta) karena kebijakan rasionalisasi TNI yang dijalankan Kabinet
Hatta. Jenderal Soedirman tidak lagi mengindahkan perintah Mohamad Hatta dan
sebaliknya kebijakan TNI justru memasukkan laskar ke dalam TNI. Jelas dalam hal
ini garis komando ke bawah juga terputus, karena Kepala Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Jenderal Soedirman ditahan
dan Menteri Pertahanan Mohamad Hatta juga diasingkan. Kekuatan militer
Indonesia (TNI) hanya berada di tangan dua orang: Wakil Kepala APRI Letnan
Jenderal TB Simatupang dan Kepala Teritorium Jawa Mayor Jenderal Abdul Haris
Nasution.Tampak Soekarno dijemput
oleh seorang perwira Belanda dari Jogjakarta untuk menemui Jenderal Meyer,
komnadan Teritorial Belanda di Midden Java (lihat Het nieuwsblad voor Sumatra,
27-12-1948)
kondisi yang tidak menguntungkan Jenderal Soedirman mulai menyadari tak elok
dirawat oleh medis Belanda. Apa lagi hanya Jenderal Soedirman sendiri yang
berada di Jogjakarta. Para pemmpin telah diasingkan sementara pasukan TNI terpencar-pencar
di berbagai tempat di Jawa dan Sumatra. Soedirman bukanlah
Presiden atau Menteri. Soedirman adalah Jenderal. Dalam kondisi belum sehat,
Jenderal Soedirman keluar dari Jogjakarta.
‘Jenderal Sudirman yang sakit di Djokja dan telah dirawat di bawah perawatan
Belanda dikatakan telah bersikeras kemarin pagi untuk melanjutkan perjuangan.
Setidaknya menurut radio Madioen’.
jadi ‘dilepaskan’ oleh Belanda karena kesehatannya semakin melemah dan
membiarkan mencari jalannya sendiri untuk kesembuhannya.
Noorden, 31-12-1948: ‘Berita terbaru Jenderal Soedirman sakit parah tetapi
tidak lagi di tangan Belanda. Berdasarkan laporan Dienst Legercontacten bahwa
komandan tertinggi TNI Jenderal Soedirman tidak berada di tangan Belanda. Sekarang
dilaporkan bahwa dimana sang jenderal sudah diketahui. Dia juga sakit parah. Sesuai
perintah harian dari Kolonel Hidayat, komandan TNI di Sumatra, ia (Kolonel
Hidayat) mengambil alih kepemimpinan pasukan Republik di seluruh Indonesia pada
tanggal 28 Desember’.
Soedirman berada masih belum diketahui. Yang jelas Jenderal Soedirman tidak
lagi berada di tangan medis Belanda. Juga sulit menduga jika Jenderal Soedirman
sudah bergerak jauh karena kondisinya yang masih sakit. Satu-satunya tempat
dimana Jenderal Soedirman berada adalah di kraton Jogjakarta.
penangkapan sejumlah pimpinan Republik Indonesia pada hari pertama serangan
tanggal 19 Desember semuanya diinternir di Istana Presiden dan Kantor Wakil
Presiden. Meski Sultan Hamengkoebowoeno sebagai Menteri Negara RI tetapi pihak
Belanda meliha Sultan sebagai kepala wilayah Jogjakarta. Oleh karena itu Soeltan
Hamengkoeboewono tidak berada di tempat interniran melainkan tetap berada di
dalam kraton. Namun demikian, posisi Sultan di pihak Belanda sebagai tahanan
rumah sebab kraton sendiri berada dalam pengawasan militer Belanda.
Jenderal Soedirman berada dilaporkan surat kabar Twentsch dagblad Tubantia en
Enschedesche courant en Vrije Twentsche courant, 03-01-1949. Surat kabar ini
mengutip laporan dari United Press ‘bahwa [Jenderal] Soedirman berada di Istana
Sultan Djokja’. Sumber ini diduga ada benarnya karena kantor berita United
Press adalah kantor berita Amerika Serikat yang mana pemerintah Amerika Serikat
memiliki perhatian khusus kepada pihak Republik Indonesia.
 |
| Twentsch dagblad Tubantia courant, 03-01-1949 |
Sementara Belanda terus berkonflik
dengan Republik Indonesia sesungguhnya orang-orang Amerika Serikat masih
terhubung dengan orang-orang Republik bahkan di Jogjakarta sendiri. Seperti
yang disebutkan di atas pesawat Catalina yang mendarat di lapangan terbang
Magoewo segera setelah pendudukan militer Belanda adalah peswat milik Amerika
yang dipimpin oleh seorang pilot Amerika. Beberapa hari sebelum diberitakan United
Press bahwa Jenderal Soedirman di kraton Jogja, ada satu orang Amerika dan dua
orang Inggris keluar dari Jogjakarta dengan ikut menumpang pesawat milik
Belanda.
pihak Belanda bahwa anggota TNI akan mengalami demoralisasi sete;ah
tertangkapnya Jenderal Soedriman ternyata sebagian ada salahnya dan sebagian
yang lain ada benarnya. Otoritas Republik Indonesia masih eksis dan terus
memberikan gambaran nyata tentang perlawanan Republiken di lapangan sebagaimana
dilaporkan Reuter (lihat Het Parool, 03-01-1949).
Republik dan mereka yang tetap di Batavia, telah menunjukkan kepada koresponden
Reuter bahwa, menurut pendapat mereka, kekuatan (militer) Republik telah
menyebar ke bagian-bagian garis depan yang akan terus menawarkan perlawanan
kepada Belanda. Soedirman mantan panglima tertinggi Republik belum dipenjara,
seperti yang awalnya dilaporkan secara resmi. Sangat mengejutkan sekarang bahwa
dia Soedirman) berada di istana Sultan Djokja. Komando sekarang sudah dialihkan
dan berada di tangan komandan di Sumatra, Kolonel Hidajat. (Adalah penting
untuk mengetahui, berdasarkan apa yang dinyatakan dalam komunike resmi 19
Desember, bahwa Soedirman berada di tangan Belanda, kini kanyataannya tidak.
Hanya dua belas hari kemudian otoritas milisi (Republik Indonesia) datang untuk
memperbaiki kesalahan’.
Republiken di Batavia/Djakarta telah memainkan peran penting di ‘kandang macan’.
Otoritas Republik Indonesia di Djakarta tidak takut dengan tekanan Belanda.
Mereka terus menjalin koneksi dengan asing (di luar Belanda) terutama dengan
Amerika yang memang berseberangan dengan Belanda soal krisis di Indonesia.
Selain di Batavia, para ‘diplomat’ Republiken juga memainkan peran di London
dan Washingtom. Diplomat Republiken di London yang diduga kuat mempublikasikan
atas pembunuhan Mr. Masdoelhak Nasution, Ph.D pada tanggal 21 Dsember 1948. Saat
yang bersamaan di Washington Drs. Soemitro Djojohadikoesoemo, Ph.D memainkan
peran penting untuk berhubungan dengan Pemerintah Amerika Serikat maupun PBB di
Lake Success, New York.
Republik Indonesia di Batavia, London dan Washington adalah perwakilan
Pemerintah Indonesia yang dingkat Pemerintah RI dan secara defacto diakui PBB.
Para Republiken ini bertindak sebagai diplomat, meski tidak dicatat sebagai Kedutaan
Besar (Kedubes) karena negara Republik Indonesia belum masuk anggota PBB.
Kepala Otoritas Republik Indonesia di Djakarta adalah Mr Arifin Harahap. Ketika
Pemerintah RI hijrah ke Jogjakarta awal tahun 1946 dan ibukota RI yang baru
ditetapkan di Jogjakarta, Mr Arifin Harahap ditunjuk sebagai kepala perwakilan
Republik Indonesia di Batavia. Sebab para Republiken masih banyak di Djakarta
dan hanya pemerintah (pejabat dan pegawai negeri) yang pindah ke Jogjakarta.
Fungsi lainnya otoritas Indonesia di Djakarta adalah untuk menjembatani dengan
atase negara asing yang membuka kantor di Batavia dan juga dengan Belanda.
Kepala perwakilan RI di Djakarta hingga Agresi Militer Belanda sejak 19
Desember 1948 masih dijabat Mr Arifin Harahap.
.
Meski para pemimpin RI
telah diasingkan dan situasi kondisi yang tidak memungkinkan di Jawa, secara
defacto (dari sisi internasional) dan secara de jure (dari sisi Indonesia) Pemerintahan
Republik Indonesia masih eksis. Selain para Jenderal yang memimpin pertempuran
di Jawa (Letnan Jenderal TB Simatupang di Banaran, Jawa Tengah dan Mayor
Jenderal Abdul Haris Nasution di Priangan di Jawa Barat) di Bukittingi dibentuk
Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Mr. Sjafroeddin
Prawiranegara; Komando Tertinggi Militer dialihkan ke Sumatra yang dipimpin
oleh Kolonel Hidayat; tiga ‘kedubes RI’ di Batavia (Mr. Arifin Harahap), di
Washington (Drs. Soemitro Djojohadikoesoemo, Ph.D), dan di London (termasuk di
New Delhi dan Singapoera). Jangan lupa di Jogjakarta: Soeltan Hamengkoeboewono
telah ‘menyembunyikan’ Jenderal Soedirman di kraton. Apakah tindakan Soeltan
Jogja dalam hal ini harus dipandang sebagai tindakan heroik?. Tentang ini ada
baiknya dibuat artikel tersendiri.
Di sisi lain (yang juga mengejutkan) di Jogjakarta
dilaporkan terdapat sebanyak 169 eks perwira TNI telah melaporkan diri.
Republik Indonesia tidak hanya secara spasial telah berkurang luasanya yang
mana militer Belanda telah menduduki sebagian wilayah Republik tetapi juga para
intelektual Indonesia telah banyak yang dibunuh serta para pemimpin
pemerintahan dan pemimpin politik Republik Indonesia telah diasingkan. Para TNI
tidak hanya banyak yang gugur, tetapi ratusan perwira telah melarikan diri dan
menyerahkan diri kepada militer Belanda. Para penghianat bangsa ini telah
menambah barisan pada kelompok kaum federalis. Lantas apakah TNI bubar?
en advertentie-blad, 04-01-1949 (Pemurnian Sumatera): ‘Dari sumber-sumber resmi
bertanggal 1 ini dikomunikasikan: Di pulau-pulau lepas pantai Sumatera di Selat
Malaka berlangsung pembersihan. Daerah Sawahloentoh dan Teloekbetoeng pasukan
Belanda telah menduduki tempat ini. Sumber resmi yang lain melaporkan bahwa di
Sumatera, Padang Sidempoean (tenggara dari Sibolga), Pagar-Alam (barat daya
Lahat) dan Loeboek Linggau (barat laut Lahat) TNI telah dimurnikan (didesak
keluar kota). Di Jogjakarta sebanyak 169 mantan perwira TNI telah melaporkan
diri’.
yang menyerahkan diri, tetapi moral TNI kembali sudah barang tentu akan
meningkat lagi sehubungan dengan adanya pengumuman dari Sumatra. Republik Indonesia
tidak hanya telah membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) juga
pucuk kamando TNI sudah diambil alih komandan Sumatra Kolonel Hidayat. TNI
dalam hal ini kehilangan ratusan perwira di Jawa tetapi komando di Sumatra
masih eksis.
menyangka dengan berita terbaru bahwa tidak hanya ratusan (eks) perwira TNI
yang menyerahkan diri ke Belanda, ternyata juga ada perwira tinggi sebagaimana
dilaporkan surat kabar Het nieuws : algemeen dagblad, 05-01-1949 sebagai
berikut: ‘Kolonel tentara Repoebliken Soewardi, komandan Akademi Militer
Repoeblikein dan Kolonel Lembong, komandan Brigade ke-16, mengajukan diri
kepada komandan Belanda di Jogjakarta. Surat kabar Sin Po memberitakan bahwa
komandan tentara Republiken, Soedirman, yang sakit, telah menyerahkan komando
tersebut kepada Kolonel Hidayat di Sumatra, yang saat ini berada (lingkungan)
kraton Sultan Jogjakarta. Empat hari yang lalu, militer Belanda mengumumkan
bahwa Soedirman tidak ada di tangan Belanda, seperti yang dilaporkan semula.
Wilayah Sultan Jogjakarta (sejauh ini) tidak ditempati oleh pasukan Belanda’.
Untuk sekadar catatan:
Mengapa pembelotan Soewardi  dan Lembong
tidak tercatat dalam sejarah. Setelah penyerbuan Jogjakarta oleh militer Belanda
[Letnan] Kolonel termasuk yang ditangkap. Saat diinternir inilah diduga [Letnan]
Kolonel Lembong membelot dengan mengajukan diri kepada komandan Belanda
sebagaimana diberitakan Het nieuws: algemeen dagblad, 05-01-1949. Sebagaimana
dicatat dalam sejarah, Lembong kemudian di Bandung terbunuh oleh tentara KNIL pimpinan
Westerling pada tanggal; 23 Januari 1950. Apakah pembelotan Lembong ke Belanda
sebelumnya tidak diterima tetapi balik kucing tetap sebagai Republik? Atas
terbunuhnya Lembong, sebagaimana diketahui kelak di Bandoeng terdapat patung
Adolf Lembong dan juga nama Jalan Lembong. Bagaimana itu bisa terjadi, apakah
ada missing link dalam kisah Lembong?
terakhir kantor berita Aneta di Batavia 31 Januari 1949 yang mengutip surat
kabar Repoebliken Pedoman telah diumumkan melalui radio bahwa Pemerintah Darurat
Republik Indonesia di Sumatra sedang mempersiapkan para pemimpin Repoebliken
untuk di Jawa. Untuk komisaris di Jawa berada di bawah kepemimpinan Jenderal Soedirman
(lihat  Het nieuws : algemeen dagblad, 31-01-1949).
Dalam berita ini tidak disebutkan apakah Jenderal Soedirman masih berada di
kraton Jogjakarta. Namun yang jelas dalam perkembangannya Jenderal Soedirman
setuju dengan keputusan dari Sumatra tersebut.
 |
| Twentsch dagblad Tubantia courant, 14-03-1949 |
Twentsch dagblad Tubantia en
Enschedesche courant en Vrije Twentsche courant, 14-03-1949: ‘Soedirman yang
melarikan diri ketika Belanda menduduki Djokja menyatakan pada hari Sabtu
melalui sumber Republik bahwa ia [Jenderal Soedirman] telah kembali ke
pasukannya di hutan dan akan melanjutkan pertempuran. Semua komandan tentara Republik
[TNI], kata Soedirman dalam proklamasinya, telah setuju dengan saya untuk
mendukung pemerintah darurat (PDRI). ‘Berjuanglah. Kita harus mengintensifkan
perjuangan kita’. Segera setelah pendudukan Djokja, pihak Belanda mengumumkan
bahwa Jenderal Soedirman sedang sakit. Menambahkan bahwa dia tidak berada di
tangan Belanda, tetapi bahwa keberadaannya diketahui. Menurut laporan ia
dikatakan berada di kraton Sultan Djokja yang belum dimasuki oleh pasukan
Belanda. Setelah serangan gerilya yang kejam di Djokja yang terjadi pada tanggal
1 Maret yang lalu terjadi, pasukan Belanda memasuki bagian kraton, pasukan
Belanda memasuki bagian kraton, karena, menurut pihak Belanda, orang mengira
mereka telah menembak mereka dari kraton’.
inisiatif pertemuan perwakilan Belanda dan perwakiltan Republik Indonesia yang dimulai
tanggal 14 April 1949 yang hasilnya dikenal sebagai Perjanjian Roem-Royen yang
ditandatangani tanggal 7 Mei 1949 di Djakarta. Selama proses perundingan Roem-Royen
pihak Republiken di Jawa telah menyelesaikan konsolidasi.
 |
| Het nieuwsblad voor Sumatra, 04-05-1949 |
Het nieuwsblad voor Sumatra, 04-05-1949:
‘Pemerintahan gerilya. Surat kabar Sin Min melaporkan dari pihak Republik bahwa
para Republiken telah membentuk pemerintahan sendiri di Jawa yang dibagi atas 3
provinsi yaitu Barat, Tengah dan Barat. Provinsi Jawa Timur yang masing-masing
gubernur Ir. Ukar, Mr. Wongsonegoro dan Dr. Murdjani (yang sebelumnya pernah ditangkap
oleh Belanda). Pemerintahan ini berfungsi di bawah Pemerintahan Darurat di
Sumatra di bawah Mr. Sjafroedin Prawiranegara dan Komando Militer yang telah diambil
alih Kolonel Hidajat di Sumatra dari Jenderal Soedirman. Empat divisi TNI saat
ini bergerilya di Jawa bekerja sama dengan organisasi tempur yang masih
memiliki senjata. Komposisi unit-unit ini adalah sebagai berikut: Divisi I di
Jawa Timur dipimpin oleh Kolonel Sungkono, Divisi II di Jawa Tengah di bawah Kolonel
Gatot Subroto, Divisi III di Jawa Tengah Selatan di bawah Kol. Bambanß Sugeng
dan Divisi IV di Jawa Barat di bawah Kolonel Sadikin. Kepala staf umum
ditugaskan Jenderal Soedirman dibantu oleh Letnan Jenderal Abdul Haris Nasution,
Kolonel TB Simatupang, Kolonel Sukanda. Untuk setiap lokasi yang terpisah mereka
saling berhubungan dengan saluran militer. Pertanian diintensifkan di bawah
Djawatan Pertanian Republik untuk menyediakan makanan bagi gerilyawan. Polisi
Republik, awalnya di bawah Sumarto, dipimpin oleh Sastrodanukusumo setelah
penangkapannya, yang melanjutkan pekerjaannya dari luar kota Djokjakarta’
Satu yang penting dari perjanjian ini implikasinya
adalah Republik Indonesia (para Republiken) kembali ke Jogjakarta yang pada
gilirannya dilanjutkan dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Satu hal yang
menjadi pertanyaan pasca perjanjian Roem-Royen ini adalah belum diketahuinya
dimana posisi (gerilya) Jenderal Soedirman.
ochtendbulletin, 24-05-1949: ‘Dimanakah lokasi Sudirman? Surat kabar Keng Po coba
mengetahui dari kalangan Republiken di Batavia bahwa upaya masih dilakukan
untuk menghubungi komandan tertinggi TNI Letnan Jenderal Soedirman, yang
posisinya dalam Perjanjian Roem-Róyen masih dilakukan. Dari markas besar TNI di
Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, surat kabar itu mengatakan perjanjian
tersebut telah disetujui, dan delegasi Republik juga melakukan upaya keras
untuk menghubungi Kolonel Simatoepang yang umumnya dianggap sebagai ahli TNI
dan memainkan peran penting dalam komisi gencatan senjata yang
mengimplementasikan Perjanjian Renville. Markas besar TNI di Sumatra yang dipimpin
oleh Kolonel Hidajat diketahui berdiri di belakang Pemerintahan Darurat Mr. Sjafroedin
Prawiranegara’.
Het nieuwsblad voor Sumatra, 28-06-1949: ‘Belanda dan
Mohamad Hatta telah melakukan segala upaya untuk membangun kontak sesegera
mungkin dengan TNI. Kolonel Simatupang dari TNI yang pertama dipanggil, tetapi Simatupang
menolak. Jenderal Sudirman kemudian berulang kali diundang, tetapi ia
[Soedirman] juga menolak. Pemimpin tertinggi adalah Sjafroeddin dan dia [Soedirman]
hanya mengharapkan perintah atau keputusan lebih lanjut darinya [Sjafroeddin
Prawiranegara]. Oleh karena itu Mohamad Hatta melakukan perjalanan ke Sumatra,
tetapi misi ini, seperti yang diketahui, tidak memberikan hasil yang
diharapkan. Menurut surat kabar Republiken [di Medan] Waspada, Sjafruddin akan
menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan mandat pemerintahan daruratnya kepada
 Mohamad Hatta, tetapi ia [untuk sementara]
tidak dapat menghubungi anggota kabinet lainnya. Informasi lain menunjukkan
bahwa sisa Kabinet Darurat tidak tertarik padanya [Mohamad Hatta]. Akhirnya, Mohamad
Hatta kembali melakukan upaya kedua untuk bertemu dengan Pemerintah Darurat,
dirinya mengakui sulit karena mereka bergerilya, dan upaya ini juga gagal.
Itulah yang terjadi saat ini. Jika Djokjakarta sekarang memang memberikan ‘perintah
gencatan senjata’ yang jelas dan definitif, kami [Belanda] akan segera
mengetahui sejauh mana Pemerintah Darurat menjadi pemerintah kontra, dan sejauh
mana Djokja masih memiliki wewenang’.
Itulah fakta Jenderal Soedirman ditangkap dan kemudian
kembali bergabung dengan pasukan bergerilya. Namun yang menjadi pertanyaan
adalah mengapa selama ini narasi ditangkapnya Jenderal Soedirman dan kembalinya
Jenderan Soedirman ke pasukan bergerilya tidak terdapat dalam sejarah Agresi
Militer Belanda II di Jogjakarta tanggal 19 Desember 1948 dan juga tidak
ditemukan dalam sejarah Jenderal Soedirman sendiri. Mengapa bisa begitu?
 |
| Algemeen Handelsblad, 11-05-1949 |
Untuk sekadar tambahan sisa
pertempuran Republik Indonesia melawan tinggal hanya di sejumlah tempat, yakni
di Jawa Barat di daerah antara Sukabumi
dan Tjiandjur; di Jawa Tengah di
daerah Djokja dan Solo; di Jawa Timur di daerah Kediri, Kertosono dan Malang; di
Sumatera konsentrasi ini terutama di daerah sekitar Bukit Tinggi; daerah Kabandjahe
(selatan Medan); Tarutung (selatan
Danau Toba) dan di sekitar Padang Sidempuan (lihat Algemeen Handelsblad, 11-05-1949). Wilayah-wilayah inilah
sesungguhnya pewaris Republik Indonesia (Republiken Sejati). Jasmerah!
Oerip Soemohardjo
dan Soedirman
Tunggu deskripsi lengkapnya
