#Aopok – Isu #pemblokiran #rekening #bank karena dianggap tidak aktif atau “#nganggur” kembali mengemuka, memicu kegelisahan di tengah #masyarakat setelah beredar cerita pilu seorang nasabah yang kehilangan akses ke dana senilai Rp 50 juta. Kejadian ini diperparah dengan informasi yang menyebar luas, menyebutkan bahwa rekening bank yang tidak menunjukkan aktivitas selama tiga bulan berturut-turut berpotensi dibekukan. Gelombang kekhawatiran ini sontak menciptakan desakan kuat agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (#PPATK) mengarahkan fokusnya pada pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui #analisis #transaksi mencurigakan, bukan hanya dari minimnya aktivitas rekening.
Baca Juga : Alasan di Tetapkan Fatwa Haram Sound Horeg
Kasus nasabah yang kehilangan akses ke dananya menjadi bukti nyata dampak dari kebijakan ini. Bayangkan, uang puluhan juta rupiah yang tersimpan rapi tiba-tiba tak bisa diakses hanya karena rekening dianggap tidak aktif. Meskipun detail lengkap kasus ini masih simpang siur, kejadian ini dengan tegas menyoroti pentingnya kejelasan regulasi dan sosialisasi yang masif dari pihak berwenang, baik PPATK maupun perbankan. Tanpa panduan yang jelas, masyarakat berpotensi dirugikan dan kebingungan akan terus berlanjut.
Berbagai pihak mulai menyuarakan keprihatinan mereka. Seorang pengamat perbankan yang enggan disebutkan namanya menekankan, “Fungsi utama PPATK adalah mendeteksi dan mencegah aliran dana haram. Prioritas mereka seharusnya ada pada analisis pola transaksi yang menunjukkan gelagat mencurigakan, bukan sekadar memblokir rekening berdasarkan lamanya tidak ada aktivitas. Ada perbedaan besar antara rekening ‘nganggur’ dan rekening yang terlibat dalam aktivitas ilegal.” Pendekatan yang terlalu kaku terhadap rekening “nganggur” dikhawatirkan justru dapat mengalihkan fokus dari kejahatan keuangan yang sebenarnya.
Menyikapi hal ini, bank-bank diharapkan segera mengambil langkah proaktif. Edukasi komprehensif kepada nasabah menjadi kunci. Bank perlu menjelaskan secara gamblang mengenai apa yang dimaksud dengan rekening tidak aktif, kapan status tersebut diberlakukan, serta apa saja konsekuensi dan prosedur untuk mengaktifkan kembali rekening atau mencairkan dana. Transparansi dalam hal ini tidak hanya akan mencegah kepanikan, tetapi juga membangun kembali kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan.
Baca Juga : Thariq Halilintar Dijuluki “Ayah Idaman” Usai Sigap Ganti Popok Bayi di Pesawat
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk lebih cermat dalam mengelola rekening bank mereka. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menghindari status rekening tidak aktif:
- Lakukan transaksi rutin: Meskipun kecil, transfer antar rekening, pembayaran tagihan, atau pembelian pulsa bisa menjadi cara efektif untuk menjaga rekening tetap aktif.
- Perbarui data pribadi: Pastikan data diri Anda di bank selalu terbaru. Informasi yang tidak valid bisa menjadi salah satu penyebab masalah administratif.
- Pantau notifikasi bank: Jangan abaikan pesan atau email dari bank terkait status rekening Anda.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh PPATK maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait isu pembekuan rekening “nganggur” dalam jangka waktu tiga bulan ini. Keheningan ini justru menambah keresahan di kalangan publik, yang kini menanti kejelasan regulasi yang pasti. Hanya dengan panduan yang tegas dan transparan, kasus-kasus serupa dapat dihindari di masa depan, memastikan bahwa tidak ada lagi nasabah yang dirugikan karena kesalahpahaman atau minimnya informasi.
Baca Juga ; Denny Sumargo Bebaskan Anak Pilih Agama: Yang Penting Tanggung Jawab
